Karnaval Taman Kanak-kanak Tingkat Kota Tasik

Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kota Tasikmalaya menyelenggarakan Karnaval TK tingkat Kota Tasikmalaya, acara dihadiri Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman. Sekitar 3.200 peserta dari siswa, para guru taman kanak-kanak, serta orang tua siswa turut memeriahkan acara tersebut, bertempat di lapangan Dadaha Kota Tasikmalaya, (25/4/2018).

Karnaval diikuti sekitar 90 TK se-Kota Tasikmalaya. Selain sebagai ajang seremonial, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, H. Achdiat Siswandi mengatakan, bahwa karnaval kali ini juga merupakan bagian dari cara yang ditempuh pemerintah untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki anak-anak. Kegiatan ini sebagai ajang untuk anak-anak melatih berinteraksi dengan teman-teman seusianya. Dengan karnaval ini diharapkan anak-anak mau belajar membuka diri untuk berinteraksi dengan yang lain, anak-anak pun dapat lebih giat dan bersemangat lagi, katanya.

Ketua IGTKI Kota Tasikmalaya Dede Sapariyah mengatakan, tujuan kegiatan karnaval ini untuk memupuk rasa kebersamaan antara para guru, siswa dan orang tua, juga menjadi sarana mendidik anak-anak menjadi generasi penerus yang kreatif, inovatif dan berkarakter.

Dede menambahkan, seluruh peserta karnaval ini akan berjalan kaki dari lapangan Dadaha menuju titik finish Plasa Asia, tujuannya disamping menjalin kekompakkan antara ibu dan anak juga untuk mempererat hubungan orang tua dan anak, tambahnya. (mdt 1-2).

Read More

DESK Pilkada Kab.Tasikmalaya Targetkan 77% Partisipasi Pemilih dalam PILGUB Jabar

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah meningkatnya partisipasi pemilih. Desk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dan menargetkan angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 sebanyak 77 % pemilih. “Untuk mencapai angka partisipasi pemilih yang tinggi diperlukan upaya optimal dari stakeholder desk pilkada Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan koordinasi, diseluruh tingkatan dari mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat tinggal menghitung hari. Kita harus bekerja keras untuk menyukseskannya” demikian dikatakan Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum selaku Wakil Ketua Desk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Drs.Roni Sahroni, M.Si., saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Desk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2018 yang berlangsung di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (24/4/2018).

Roni menambahkan, hal lain yang perlu diperhatikan dalam suksesnya penyelenggaraan Pilkada adalah proses pilkada dapat berjalan aman, lancar dan tertib sehingga masyarakat dapat mnyalurkan hak pilihnya dengan aman dan nyaman. “Tingginya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada itu harus juga ditunjang oleh kesiapan unsur keamanan yang memadai yang ditandai dengan minimnya konflik horizontal yang terjadi. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan sosialisai tentang aturan pemilu dan ketika hasil dari pilkada diumumkan, baik kontestan maupun masyarakat dapat menerima dan mendukung apapun hasilnya nanti. Yang terpenting dari semua proses itu adalah terpilihnya kepala daerah yang berkualitas dan sesuai harapan publik.

Tim desk Pilkada dapat melaporkan tingkat partisipasi pemilih melalui alur yang telah disepakati.

Data partisipasi pemilih dari tiap TPS dapat disampaikan ke Kepala seksi Pemerintahan di tiap kecamatan melaui fasilitas WhatsApp atau secara manual, selanjutnya setelah melalui proses verifikasi dan pengawasan oleh camat, kemudian data partisipasi pemilih disampaikan ke desk pilkada tingkat Kabupaten Tasikmalaya melalui WhatsApp atau telepon, akhirnya data tersebut disampaikan ke tim desk Pilkada Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinisi Jawa Barat, tambah Roni.

Pada kesempatan itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya H.Deden Nurul Hidayat menjelaskan, berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian, jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Tasikmalaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 adalah sebanyak 1.308.969. Menurutnya, jumlah tersebut dapat bertambah karena masih ada penduduk di Kabupaten Tasikmalaya yang masih memproses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. “Saya memohon bantuan kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk membantu data administrasi kependudukan secara akurat, sehingga pemilih yang belum terdata dapat terdaftar di DPT tambahan, “jelas Deden.

Deden meminta kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk membantu sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 agar berjalan sukses dan lancar. “Para camat adalah unsur desk pilkada yang strategis untuk menyosialisasikan proses pilkada di wilayah masing-masing, saya juga mengharapkan sosialisasi dapat berlangsung di media milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya seperti pada videotron, dan media sosial, “ucap Deden.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Dodi Juanda berharap, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tasikmalaya dapat menjaga netralitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang. “Saya ingatkan kepada seluruh ASN di Kabupaten Tasikmalaya agar dapat menjaga sikap netralitas dengan baik, jangan coba-coba memihak pada salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pastikan seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat tersosialisasikan dengan seimbang, “harapannya Dodi. (mdt 1-2).

Read More

Wakil Bupati Lantik Bidan PTT Menjadi PNS

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Wakil Bupati Tasikmalaya H.Ade Sugianto S.IP., melantik 144 orang Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs.H.Abdul Kodir, M.Pd., dan para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Senin (23/4/2018).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati berpesan agar para bidan dapat menjaga nama baik, kejujuran, dan kepercayaan yang telah diberikan untuk menjadi bekal dalam menjalankan tugas mengabdi kepada masyarakat. “Jaga nama baik, kejujuran, dan kepercayaan yang telah diberikan, kesempatan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu tidak akan datang dua kali, sebagian hidup abdi negara itu telah diwakafkan kepada masyarakat.  Ini harus menjadi motivasi untuk mengabdi dan melayani masyarakat secara tulus agar menjadi manusia yang bermanfaat sehingga menjadi ladang ibadah.

Menjadi seorang bidan sejatinya merupakan sosok wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu melahirkan. Peran bidan di tengah masyarakat sangat dihargai dan dihormati karena tugasnya yang sangat mulia, memberi semangat, membesarkan hati,  menolong ibu melahirkan, dan merawat bayinya dengan baik, demikian pesannya.

Wakil Bupati menambahkan, dalam pelaksanaan tugas bidan memiliki peran dan fungsi sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. “Sebagai pelaksana seorang bidan memiliki tiga tugas yaitu tugas mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Dalam pelaksanaan sebagai pengelola, bidan harus dapat mengembangkan pelayanan dasar kesehatan dan bekerjasama dengan tim atau kelompok untuk melaksanakan program kesehatan. Sebagai pendidik bidan memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, adapun sebagi peran sebagai peneliti, seorang bidan dapat melakukan investigasi baik secara mandiri maupun secatra tim atau kelompok untuk mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak, “tambah Wakil Bupati.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya, Drs.H.Iin Aminudin, M.Si., melaporkan, penetapan 144 bidan PTT menjadi PNS di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan  Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor   820/Kep.173-BKD/2017 tentang Pengangkatan CPNS dari Program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan di Lingkungan Pemeruintah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2017. “Para bidan yang dilantik hari ini telah melaksanakan masa percobaan selama satu tahun, dan telah memenuhi syarat sebagai PNS dengan  telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) prajabatan yang telah diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Tasikmalaya,”demikian laporannya. (mdt 1-2).

Read More

EXPO PAUD DIKMAS Promosikan Kreatifitas Pendidikan Non Formal

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Perkembangan teknologi yang begitu cepat, tuntutan dunia kerja terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan terus mengalirnya tenaga kerja asing ke Indonesia sebagai dampak perdagangan bebas merupakan permasalah dunia pendidikan saat ini.   Untuk menghadapinya,  dunia pendidikan dituntut agar terus berupaya menciptakan generasi yang berkualitas.

“Pendidikan harus lebih terfokuskan pada pengembangan pendidikan kecakapan hidup (Life Skills Education) tujuannya untuk memfungsikan pendidikan sesuai fitrahnya, mengembangkan potensi manusiawi peserta didik, memberikan  peluang bagi institusi pelaksana pendidikan untuk mengembangkan pelajaran yang fleksibel, dan membekali peserta didik dengan kecakapan hidup untuk memecahkan berbagai permasalahan hidupnya sebagai pribadi, masyarakat dan warganegara”, demikian yang disampaikan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto S.Ip., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Kab.Tasikmalaya, Drs. Roni A Syahroni, MM saat membuka acara Expo Paud Dikmas yang berlangsung di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, (21/4/18).

Acara dihadiri, Ketua DPRD Kab.Tasikmalaya, H. Ruhimat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs. H.Kundang Sodikin, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan tamu undangan lainnya.

Lebih lanjut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum mengatakan,  kualitas lembaga pendidikan perlu terus didorong sesuai amanat  Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa satuan pendidikan melalui jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, agar menghasilkan generasi muda yang berwirausaha mandiri, unggul dan siap bersaing pada tingkat nasional, regional, dan siap berkompetisi pada Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau pasar bebas, katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tasikmalaya Drs. H.Kundang Sodikin mengatakan, kegiatan Expo Paud Dikmas merupakan kerjasama antara UPT Pendidikan, Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) Ikatan Penilik Indonesia (IPI), Forum Pengelola Kegiatan Belajar Masyarakat (FPKBM) Himpunan Ahli Rias Pengantin Idonesia (HARPI), Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpaudi),  Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tasikmalaya, katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Tasikmalaya menjelaskan, maksud diselenggarakannya acara tersebut adalah  untuk mempromosikan dan menembangkan informasi penyelenggaraan pendidikan non formal di Kabupaten Tasikmalaya sehingga mendorong tumbuhnya wirausahawan muda unggul melalui kursus dan pelatihan

“Peserta yang mengikuti kegiatan Expo Paud terdiri dari lomba 400 orang untuk mengikuti kegiatan lomba praktek komputer, lomba tata rias pengantin dan kecantikan, lomba menjahit, lomba tata boga, lomba Bahasa Inggris, lomba devilie, lomba mewarnai, lomba pildacil paud, dan lomba stand pameran, “jelasnya. (mdt 1-2).

Read More

Tergantung Bagaimana Cara Pandang Kita

Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Kota Tasikmalaya merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup pesat. Bahkan jumlahnya hampir mencapai angka empat ratusan. (21/4/2018)

Menurut Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Drs. H. Deni Diyana, M.Si., mengatakan pesatnya pertumbuhan Ormas/LSM di Kota Tasik, bagi kami ini adalah sebuah anugrah, dengan keberadaan lembaga ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal melakukan pembinaan kepada masyarakat, juga dalam rangka akselarasi perecepatan pembangunan daerah.

Kehadirannya memang tidak lepas dari kepentingan masing-masing lembaga, tapi itu hak mereka. Kita tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh, pemerintah hanya bisa melakukan pembinaan dan pengawasan, agar gerak langkah mereka tidak bertentangan dengan Negara, katanya.

Deni menjelaskan, jumlah pasti yang terdaftar ada sekitar 392 lembaga dari berbagai organisasi masyarakat dan kelompok profesi masyarakat, sudah kita keluarkan surat keterangan terdaftar atau SKT, secara legal formal mereka sudah memiliki, Akta Pendirian dan lainnya.  

Dari total 392 Ormas/LSM yang terdaftar, baru 30-40% yang melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksinya, baik itu pemberdayaan masyarakat atau sebagai kontrol sosial, jadi sedikitnya ada 30% lembaga non pemerintah yang  sudah turut serta dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Pada dasarnya, tergantung bagaimana cara pandang kita menyikapi keberadaan lembaga tersebut, jelas Deni. (mdt 1-2).

Read More