Rakor Desk Pilkada Kab. Tasik Tahun 2018

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Desk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya memastikan persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Barat sampai sejauh ini dapat berjalan baik tanpa kendala apapun. “Target partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 70 persen mudah-mudahan dapat tercapai,  Tim Desk Pilkada telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pilgub demi terwujudnya demokrasi dan terpilihnya pemimpin yang sesuai aspirasi masyarakat”. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Desk Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Zainal Furkon dalam acara Rapat Koordinasi Desk Pilkada Tahun 2018 yang berlangsung di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, (30/5/2018).

Zainal Furkon mengatakan, sarana pendukung lainnya untuk terlaksananya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya juga sudah disiapkan secara detail seperti input data Daptar Pemilih Tetap (DPT) dan alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mencapai 70 %, selain itu menurutnya peralatan video conference  sudah siap 100% dengan telah dilakukan uji coba dengan Desk Pilkada Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon.

Sementara dari segi keamanan, aparat keamanan sudah siap siaga di setiap kecamatan untuk mengawal berjalannya pelaksanaan pilgub. “Kami sudah siap dari segi keamanan dari sejak sebelum hari H, pada hari H, hingga paska pelaksanaan Pilgub, termasuk terjaminnya ketersediaan logistik di TPS dapat diterima dengan aman, “ katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Desk Pilkada sebagai sebuah langkah yang baik untuk terealisasinya tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya.

KPUD Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dalam hal pemutakhiran data pemilih.”Kami berusaha keras agar seluruh warga masyarakat dapat terlayani hak politiknya, kami juga saat ini tengah berkonsentrasi dalam hal persiapan logistik, Insya Alloh hari Selasa depan proses sortir surat suara yang telah kami terima dari KPUD Jawa Barat akan kami selesaikan, dan akan kami distribusikan pada hari kamis, mudah-mudahan seluruh logistik dapat sampai di tiap kecamatan tepat sesuai waktu yang telah kami rencanakan, “ujarnya.

Menyikapi maraknya safari Ramadan yang dilaksanakan oleh tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Deden mengimbau agar setiap tim sukses dapat melakukan pelaporan terlebih dahulu ke pihak Kepolisian dan tembusannya disampaikan ke KPUD dan juga Panwaslu, hal ini untuk meminimalkan pelanggaran akibat kampanye tiap pasangan calon, imbaunya. (mdt 1-2).

Read More

Kabupaten Tasikmalaya Kembali Raih WTP

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 kembali diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk yang ke-4 kalinya. Kali ini Wakil Bupati Tasikmalaya H.Ade Sugianto S.IP., menerima langsung penghargaan prestisius tersebut dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, S.ST, M.Acc, Ak, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Bandung, (28/5/2018).

Wakil Bupati menyebut perolehan opini WTP itu merupakan pernyataan profesional pihak pemeriksa dalam hal ini BPK, terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan aturan-aturan yang ada, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

"Alhamdulillah, hari ini kita kembali mendapat predikat WTP untuk yang keempat kalinya. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih, terutama kepada seluruh jajaran SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang telah bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI, tentu perjuangannya untuk mepertahankan prestasi ini dilakukan dengan tidak mudah. Posisi saya sebagai Wakil Bupati hanya menandatangani saja," tutur Wakil Bupati

Meskipun mendapat predikat WTP,  menurut Wakil Bupati,  kinerja tata kelola keuangan Pememerintah Kabupaten Tasikmalaya belum terbebas dari kesalahan menajerial (managerial fraud) secara total. Sebab dalam pelaksananaan managemen, kesalahan dan kelemahan itu bisa bersumber dari software, hardware atau brainware atau sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut, yang akan menjadi sorotan, agar seminimal mungkin dapat dieliminir di masa mendatang.

"Ketiga kelemahan itu masih harus diperhatikan dengan serius bila Kabupaten Tasikmalaya ingin lebih baik. Kita telah empat kali mendapat penilaian WTP, otomatis tantangan ke depan menjadi tidak lebih sederhana, karena ada beban, minimal yang menjadi patokan yakni WTP,", tuturnya.

Wakil Bupati juga mengingatkan, agar opini WTP harus dijadikan cambuk untuk menata lebih baik ke depan. Jangan sampai dari WTP turun kembali menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Ia mengajak kepada seluruh  Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tasikmalaya, dalam momentum 10 hari kedua di bulan suci Ramadan sebagai fase Magfirah Allah SWT, agar bersama-sama untuk dapat membersihkan kekeliruan masa lalu dengan niat dan tekad lebih baik untuk Kabupaten Tasikmalaya.

Sementara itu,  Inspektur Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya DR.H.Iwan Saputra, M.Si menilai, predikat WTP yang diraih Pemkab Tasikmalaya atas LKPD tahun anggaran 2017 bukan tidak ada cela, sekalipun tidak ada indikasi fraud (kecurangan), sebab BPK pun pada kenyataannya menemukan kerugian yng harus segera diselesaikan Pemkab Tasikmalaya. “Kerugian itu ada yang bersifat fraud, ada juga yang sifatnya administratif, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus mengembalikan kerugian tersebut ke kas daerah, “.

Dari total kerugian yang ditemukan BPK terhadap LKPD, 60 persennya telah dikembalikan, dan 40 persen sisanya harus segera dikembalikan ke kas daerah selama 60 hari kerja sejak dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

“Inspektorat mengimbau kepada seluruh SKPD yang muncul dalam temuan BPK, untuk segera mengemballikan indikasi kerugian tersebut ke kas daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan, “ imbaunya. ( mdt 1-2).

Read More

Fakultas Kedokteran Unpad Kunjungi RSUD dr. Soekarjo

Kota Tasikmalaya

Mediatasik.com. Bertempat di Of Room RSUD dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman, Dirut RSUD dr. H. Wasisto Hidayat, M.Kes, menerima kunjungan Tim Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Acara tersebut dihadiri, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Kepala Bappelitbangda, para dokter serta jajaran RSU Kota Tasikmalaya, (28/5/2018).

Walikota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman saat membuka acara tersebut mengatakan, sesuai yang di bicarakan beberapa hari yang lalu tentang peningkatan RSU menjadi tipe A di wilayah jawa barat, karena bagaimanpun kesehatan menjadi prioritas kita bersama, untuk saat ini indikator kesehatan di Kota Tasikmalaya relatif tinggi, kata Budi.

Lebih lanjut Walikota, saya sampaikan semoga dengan kehadiran dari tim Fakultas Kedokteran UNPAD menjadi motivasi untuk kami dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kota Tasikmalaya, dan saya bersyukur RSU dr Soekarjo Kota Tasikmalaya telah mendapat penghargaan Akreditasi Paripurna,” lanjutnya.

Walikota menambahkan, Pemerintah Kota Tasikmalaya akan berupaya untuk mewujudkan RSU dr. Soekarjo menjadin Tipe A, dengan demikian akan mampu mengurangi beban masyarakat khususnya Kota Tasikamalaya, tambahnya

dr. H. Wasisto Hidayat M.Kes, Direktur RSU dr Soekarjo dalam pemaparan profile RSU menjelaskan, ada beberapa penambahan sarana dan prasarana mulai bangunan hingga tempat tidur pasien, kita juga meraih penghargaan Akreditasi Paripurna.

Untuk tempat tidur pasien saat ini berjumlah 445 tempat tidur, terbanyak pada posisi kelas III, perlunya tambahan dokter bedah dan dokter jantung untuk tahun 2018, jumlah karyawan RSU dr Soekarjo mulai dari tenaga medis dan non medis berjumlah 1137,” jelas Wasisto.

Wasisto menambahkan, untuk saat ini kami membutuhkan beberapa dokter spesilis, juga perawat yang menjadi kebutuhan, Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang harus kita tingkatkan, termasuk kurangnya sarana dan prasarana  terutama di Bagian bedah dan ICU, tambahnya. (mdt 1-2).

Read More

Kab Tasikmalaya Peringati Hari Kebangkitan Nasional

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, SIP bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke–110 Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, dengan tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital”, bertempat di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arif Rachman,  Sekda Kabupaten Tasikmalaya Drs.H.Abdul Kodir, M.Pd., unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta para Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. (21/5/2018).

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Tasikmalaya berkesempatan memperlihatkan penghargaan Treasury Award yang diterima Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Terbaik ketiga kategori Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2017.  

Wakil Bupati Tasikmalaya menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara, mengatakan,  dalam dua tahun kedepan, Indonesia akan memasuki sebuah era keemasan dalam konsep kependudukan, yaitu era keemasan bonus demografi di mana bonus demografi menyuguhkan potensi keuntungan bagi bangsa karena proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non produktif.

“Menurut perkiraan Badan Pusat statistik (BPS), rentang masa ini akan berpuncak nanti pada tahun 2028 sampai 2031, yang berarti tinggal 10-13 tahun lagi. Proyeksi keuntungan bonus demografi itu akan tinggal menjadi proyeksi jika kita tak dapat memaksimalkannya. Usia produktif akan tinggal menjadi catatan tentang usia daripada catatan tentang produktifitas, jika mutu sumber daya manusia produktif pada tahun-tahun puncak bonus demografi tersebut tidak dapat mengungkit mesin pertumbuhan ekonomi,pada saat itu nanti, angka ketergantungan penduduk diperkirakan mencapai titik terendah, yaitu 46,9 %, “ujarnya.

“Generasi bonus demografi yang kebetulan juga beririsan dengan generasi milenial kita tersebut, pada saat yang sama, juga terpapar oleh massifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi di berbagai bidang ini juga membuka jendela peluang dan ancaman yang sama. la akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar, namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukannya menjadi pemain yang menentukan lanskep ekonomi berbasis digital dunia, “tambahnya.

Sesuai arahan  Presiden Joko Widodo, Rudiantara menyampaikan, dunia pendidikan di Indonesia didorong untuk bekerja sama dengan industri dan bisnis, untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam pendidikan vokasi dengan membentuk  jurusan-jurusan baru, baik di tingkat pendidikan tinggi maupun juga di tingkat menengah, yang berkaitan dengan keahlian dan ilmu terapan, yang diciptakan untuk memasok industri akan tenaga terampil yang siap kerja.

Rudiantara mengingatkan,  keberadaan Bangsa Indonesia saat ini tidak lepas dari hasil perjuangan pahlawan pejuang kemerdekaan. “Ketika rakyat berinisiatif untuk berjuang demi meraih kemerdekaan dengan membentuk berbagai perkumpulan, lebih dari seabad lalu, kita nyaris tak punya apa-apa. Kita hanya memiliki semangat dalam jiwa dan kesiapan mempertaruhkan nyawa. Namun sejarah kemudian membuktikan bahwa semagat dan komitmen itu saja telah cukup asalkan, kita bersatu dalam cita-cita yang sama yaitu kemerdekaan bangsa. Bersatu, adalah kata kunci ketika kita ingin menggapai cita-cita yang sangat mulia namun pada saat yang sama tantangan yang mahakuat menghadang di depan, “katanya.

Menurut Rudiantara, Para pendahulu yang berkumpul dalam organisasi-organisasi seperti Boedi Oetomo itu memberikan yang terbaik bagi terbentuknya bangsa melalui organisasi. Bukan pertama-tama dengan memberikan harta dan senjata, melainkan dengan komitmen sepenuh jiwa raga, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana saat itu, mereka terus menghidup-hidupi api nasionalisme dalam diri masing-masing. Seratus sepuluh tahun kemudian bangsa ini telah tumbuh menjadi bangsa yang besar dan maju, sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Meski belum sepenuhnya sempurna, rakyatnya telah menikmati hasil perjuangan para pahlawannya berupa meningkatnya perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan sebagaianya. Keringat dan darah pendahulu bangsa telah menjelma menjadi hamparan permadani perikehidupan yang nyaman dalam rengkuhan kelambu kemerdekaan,”tegasnya.

Rudiantara menyebutkan, dalam butir kelima dari Nawacita Kabinet Presiden Joko Wiododo dan Wakil Presoiden Jusuf Kalla berisi visi untuk meningkatkan kualitas hidup  manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan . “Pada awal tahun ini, visi tersebut mendapat penekanan lebih melalui amanat presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pembangungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2019, melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pada tahun-tahun sebelumnya. Melalui pembangunan manusia yang terampil dan terdidik, pemerintah ingin meningkatkan daya saing ekonomi dan secara simultan meningkatkan kapasitas SDM nya, “paparnya.

Perlunya peningkatan peran SDM menurut Rudiantara, dikarenakan kekayaan alam merupakan sumber daya yang terbatas, butuh segudang prasyarat untuk bisa dieksploitasi, selalu ada limit untuk menggenjot pemanfaatannya. Sedangkan sumber daya manusia kita menyediakan kapasitas dan kapabilitas yang sangat luas untuk dikembangkan. Kebangkitan SDM Indonesia secara bersama-sama dan kompak, tanpa terindikasi oleh godaan-godaan yang kontraproduktif, akan membawa kepada kejayaan bangsa, selain secara otomatis bagi individu-individunya sendiri.

Rudiantara berharap, dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, diharapkan terjadinya upaya-upaya penyadaran setiap masyarakat Indonesia, untuk mengembangkan diri dan merebut setiap peluang untuk meningkatka kapasitas diri yang dibuka oleh berbagi pihak, baik oleh pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat sendiri. Pengembangan kapasita sumberdaya manusia juga harus diletakan dalam konteks pemerataan dalam pengertian kewilayahan, agar bangsa ini bangkit secara bersama-sama dalam kerangka kebangsaaan Indonesia.

"Mari bersama-sama kita jauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah-belah dan konten-konten negatif, agar anak-anak kita bebas berkreasi, bersilaturahmi, berekpresi, dan mendapatkan manfaat darinya. Kita harus menjaga persatuan dalam memecahkan masalah, harus berbagi beban yan sama, merapatkan barisan, jangan sampai terpecah belah. Demikian jiga, dalam konteks menghadapi digitalisasi ini, kita semua harus dalam irama yang serempak dalam memecahkan masalah dan menghadapi para pencari masalah. Dulu kita bisa dengan keterbatasan akses pengetahuan dan informasi, dengan keterbatasan teknologi untuk komunikasi, berhimpun dan menyatukan pikiran untuk  memperjuangkan kedaulatan bangsa. Seharusnya sekarang kita juga bisa, sepikul berdua, menjaga dunia yang serba digital ini, agar menjadi wadah yang kondusif bagi perkembangan budi pekerti yang seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan generasi penerus kita, “ajaknya. (mdt 1-2).

Read More