Wakil Bupati Lantik Tenaga Penyuluh Pertanian

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Sektor pertanian tetap akan  menjadi fokus utama dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, karena pertanian merupakan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu, optimalisasi Sumber Daya Manusia di bidang pertanian mutlak diperlukan, agar sasaran pembangunan di bidang pertanian dapat terwujud dengan baik, demikian yang disampaikan Wakil Bupati Tasikmalaya H.bAde Sugianto, S.IP saat melantik 42 Tenaga Lepas Harian dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berlangsung di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya. (5/6/2018).

Wakil Bupati mengatakan, tenaga penyuluh pertanian merupakan unsur penting dalam pembangunan di bidang pertanian. Wabup berharap para penyuluh yang dilantik menjadi PNS dapat menjalankan tugas yang diamanatkan pemerintah dengan sebaik-baiknya.

“Pelantikan menjadi PNS merupakan awal dari tujuan utama yaitu dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sumpah dan janji yang diucapkan bukan atas nama

Bupati atau Wakil Bupati, tetapi langsung atas nama Allah SWT, ini menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan sebagai bukti  kesetiaan  kepada bangsa dan negara, “ kata Wakil Bupati.

Wakil Bupati berpesan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat menjaga negara dan Pemerintah dengan tidak melupakan tujuan utamanya sebagai PNS yaitu mengabdi kepada masyarakat.

”Jadilah PNS yang mampu memberikan kemampuan terbaiknya kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan pemerintah, tidak mungkin ada PNS kalau tidak ada pemerintah, dan tidak mungkin juga ada pemerintah jika tidak ada negara, " pesan Wakil Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Iin Aminudin, M.Si menjelaskan,  seluruh tenaga penyuluh pertanian yang dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengikuti masa percobaan selama satu tahun, dengan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  Prajabatan, dan telah lulus tes kesehatan sehingga memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS, ( mdt 1-2).

Read More

Wakil Bupati: Amalkan Pancasila dengan Silaturahmi dan Gotong royong

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto mengajak kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan mewujudkan kembali kebersamaan antar tetangga dengan cara silaturahim dan bergotong-royong demi terlaksananya masyarakat yang rukun, aman dan  kondusif tanpa fitnah dan hoax. Hal tersebut ditegaskannya dalam acara Peringatan Hari lahir Pancasila di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kompleks Perkantoran Sukapura Singaparna, (1/6/2018). Dihadiri oleh Para kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan para peserta upacara yang terdiri daru Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah kabupaten Tasikmalaya dan unsur TNI/Polri.

Silaturahim dan gotong royong menurut Wakil Bupati di samping sebagai pengamalan Pancasila, juga merupakan ibadah yang besar pahalanya. “Silaturahim merupakan wujud pengamalan Pancasila yang akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT karena merupakan ibadah ghoir mahdhoh yang sangat dianjurkan, apalagi pada Bulan Ramadan seperti sekarang ini. Jangan sampai hidup bertetangga dengan cukup say hello saja tanpa mengambil manfaat dari nilai silaturahim. Insya Allah dengan mengamalkannya, segala bentuk permasalahan di tengah masyarakat akan dapat dihindari dengan lebih baik.

Wakil Bupati berharap, peringatan Hari Lahir Pancasila yang telah menjadi agenda nasional, tidak hanya menjadi acara seremonial saja. “Mari jadikan Hari Lahir Pancasila ini sebagai  sebuah rasa syukur kepada Allah SWT karena Pancasila merupakan sebuah awal dari gagasan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Negara Indonesia yang kita cintai ini yang kaya  akan keberagaman dan kebhinekaan. Pancasila itu bukan hanya sebatas ideologi, tetapi sebuah keajaiban bagi Bangsa Indonesia, mudah-mudahan ke depan dapat menjadi pendorong dan semangat dalam mewujudkan cita-cita bangsa kita menuju masyarakat adil dan makmur, “ harap Wakil Bupati.  

Pada Kesempatan tersebut Wakil Bupati membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berpesan agar seluruh Warga Negara Indonesia dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengamalkan Pancasila, karena Pancasila merupakan hasil dari kesatuan proses yang merupakan jiwa besar para Founding Father, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita, dengan keberagaman yang telah menjadi takdir Tuhan dari Sabang sampai Merauke, berbagai etnis, agama, kepercayaan,dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

Wakil Bupati mengungkapkan tentang komitmen  Pemerintah yang tengah berupaya untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan  Pancasila sebagai pondasi utamanya. “Berbagai upaya telah kita lakukan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila. Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga ini bertugas untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegritas dengan program-program pembangunan, karena  tidak ada pilihan lain, kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, tenaga dan pikiran untuk persatuan dan persaudaraan dengan berupaya untuk kembali ke jati diri bangsa yang santun, berjiwa gotong royong, dan toleran untuk Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dengan tetap waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sepadan dengan Pancasila, “tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya memberikan Piagam Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Drs. H.Abdul Kodir, M.Pd. (mdt 1-2).

Read More

Kabupaten Tasikmalaya Kembali Raih WTP

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 kembali diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk yang ke-4 kalinya. Kali ini Wakil Bupati Tasikmalaya H.Ade Sugianto S.IP., menerima langsung penghargaan prestisius tersebut dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, S.ST, M.Acc, Ak, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Bandung, (28/5/2018).

Wakil Bupati menyebut perolehan opini WTP itu merupakan pernyataan profesional pihak pemeriksa dalam hal ini BPK, terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kesesuaian dengan aturan-aturan yang ada, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

"Alhamdulillah, hari ini kita kembali mendapat predikat WTP untuk yang keempat kalinya. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih, terutama kepada seluruh jajaran SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang telah bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI, tentu perjuangannya untuk mepertahankan prestasi ini dilakukan dengan tidak mudah. Posisi saya sebagai Wakil Bupati hanya menandatangani saja," tutur Wakil Bupati

Meskipun mendapat predikat WTP,  menurut Wakil Bupati,  kinerja tata kelola keuangan Pememerintah Kabupaten Tasikmalaya belum terbebas dari kesalahan menajerial (managerial fraud) secara total. Sebab dalam pelaksananaan managemen, kesalahan dan kelemahan itu bisa bersumber dari software, hardware atau brainware atau sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut, yang akan menjadi sorotan, agar seminimal mungkin dapat dieliminir di masa mendatang.

"Ketiga kelemahan itu masih harus diperhatikan dengan serius bila Kabupaten Tasikmalaya ingin lebih baik. Kita telah empat kali mendapat penilaian WTP, otomatis tantangan ke depan menjadi tidak lebih sederhana, karena ada beban, minimal yang menjadi patokan yakni WTP,", tuturnya.

Wakil Bupati juga mengingatkan, agar opini WTP harus dijadikan cambuk untuk menata lebih baik ke depan. Jangan sampai dari WTP turun kembali menjadi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Ia mengajak kepada seluruh  Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tasikmalaya, dalam momentum 10 hari kedua di bulan suci Ramadan sebagai fase Magfirah Allah SWT, agar bersama-sama untuk dapat membersihkan kekeliruan masa lalu dengan niat dan tekad lebih baik untuk Kabupaten Tasikmalaya.

Sementara itu,  Inspektur Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya DR.H.Iwan Saputra, M.Si menilai, predikat WTP yang diraih Pemkab Tasikmalaya atas LKPD tahun anggaran 2017 bukan tidak ada cela, sekalipun tidak ada indikasi fraud (kecurangan), sebab BPK pun pada kenyataannya menemukan kerugian yng harus segera diselesaikan Pemkab Tasikmalaya. “Kerugian itu ada yang bersifat fraud, ada juga yang sifatnya administratif, maka Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya harus mengembalikan kerugian tersebut ke kas daerah, “.

Dari total kerugian yang ditemukan BPK terhadap LKPD, 60 persennya telah dikembalikan, dan 40 persen sisanya harus segera dikembalikan ke kas daerah selama 60 hari kerja sejak dikeluarkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

“Inspektorat mengimbau kepada seluruh SKPD yang muncul dalam temuan BPK, untuk segera mengemballikan indikasi kerugian tersebut ke kas daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan, “ imbaunya. ( mdt 1-2).

Read More

Kab Tasikmalaya Peringati Hari Kebangkitan Nasional

Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com. Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Ade Sugianto, SIP bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke–110 Tingkat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018, dengan tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia Dalam Era Digital”, bertempat di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna, dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arif Rachman,  Sekda Kabupaten Tasikmalaya Drs.H.Abdul Kodir, M.Pd., unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, serta para Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. (21/5/2018).

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Tasikmalaya berkesempatan memperlihatkan penghargaan Treasury Award yang diterima Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Terbaik ketiga kategori Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2017.  

Wakil Bupati Tasikmalaya menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara, mengatakan,  dalam dua tahun kedepan, Indonesia akan memasuki sebuah era keemasan dalam konsep kependudukan, yaitu era keemasan bonus demografi di mana bonus demografi menyuguhkan potensi keuntungan bagi bangsa karena proporsi penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding penduduk usia non produktif.

“Menurut perkiraan Badan Pusat statistik (BPS), rentang masa ini akan berpuncak nanti pada tahun 2028 sampai 2031, yang berarti tinggal 10-13 tahun lagi. Proyeksi keuntungan bonus demografi itu akan tinggal menjadi proyeksi jika kita tak dapat memaksimalkannya. Usia produktif akan tinggal menjadi catatan tentang usia daripada catatan tentang produktifitas, jika mutu sumber daya manusia produktif pada tahun-tahun puncak bonus demografi tersebut tidak dapat mengungkit mesin pertumbuhan ekonomi,pada saat itu nanti, angka ketergantungan penduduk diperkirakan mencapai titik terendah, yaitu 46,9 %, “ujarnya.

“Generasi bonus demografi yang kebetulan juga beririsan dengan generasi milenial kita tersebut, pada saat yang sama, juga terpapar oleh massifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi di berbagai bidang ini juga membuka jendela peluang dan ancaman yang sama. la akan menjadi ancaman jika hanya pasif menjadi pengguna dan pasar, namun akan menjadi berkah jika kita mampu menaklukannya menjadi pemain yang menentukan lanskep ekonomi berbasis digital dunia, “tambahnya.

Sesuai arahan  Presiden Joko Widodo, Rudiantara menyampaikan, dunia pendidikan di Indonesia didorong untuk bekerja sama dengan industri dan bisnis, untuk mencari terobosan-terobosan baru dalam pendidikan vokasi dengan membentuk  jurusan-jurusan baru, baik di tingkat pendidikan tinggi maupun juga di tingkat menengah, yang berkaitan dengan keahlian dan ilmu terapan, yang diciptakan untuk memasok industri akan tenaga terampil yang siap kerja.

Rudiantara mengingatkan,  keberadaan Bangsa Indonesia saat ini tidak lepas dari hasil perjuangan pahlawan pejuang kemerdekaan. “Ketika rakyat berinisiatif untuk berjuang demi meraih kemerdekaan dengan membentuk berbagai perkumpulan, lebih dari seabad lalu, kita nyaris tak punya apa-apa. Kita hanya memiliki semangat dalam jiwa dan kesiapan mempertaruhkan nyawa. Namun sejarah kemudian membuktikan bahwa semagat dan komitmen itu saja telah cukup asalkan, kita bersatu dalam cita-cita yang sama yaitu kemerdekaan bangsa. Bersatu, adalah kata kunci ketika kita ingin menggapai cita-cita yang sangat mulia namun pada saat yang sama tantangan yang mahakuat menghadang di depan, “katanya.

Menurut Rudiantara, Para pendahulu yang berkumpul dalam organisasi-organisasi seperti Boedi Oetomo itu memberikan yang terbaik bagi terbentuknya bangsa melalui organisasi. Bukan pertama-tama dengan memberikan harta dan senjata, melainkan dengan komitmen sepenuh jiwa raga, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana saat itu, mereka terus menghidup-hidupi api nasionalisme dalam diri masing-masing. Seratus sepuluh tahun kemudian bangsa ini telah tumbuh menjadi bangsa yang besar dan maju, sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Meski belum sepenuhnya sempurna, rakyatnya telah menikmati hasil perjuangan para pahlawannya berupa meningkatnya perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan sebagaianya. Keringat dan darah pendahulu bangsa telah menjelma menjadi hamparan permadani perikehidupan yang nyaman dalam rengkuhan kelambu kemerdekaan,”tegasnya.

Rudiantara menyebutkan, dalam butir kelima dari Nawacita Kabinet Presiden Joko Wiododo dan Wakil Presoiden Jusuf Kalla berisi visi untuk meningkatkan kualitas hidup  manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan . “Pada awal tahun ini, visi tersebut mendapat penekanan lebih melalui amanat presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan pembangungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2019, melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pada tahun-tahun sebelumnya. Melalui pembangunan manusia yang terampil dan terdidik, pemerintah ingin meningkatkan daya saing ekonomi dan secara simultan meningkatkan kapasitas SDM nya, “paparnya.

Perlunya peningkatan peran SDM menurut Rudiantara, dikarenakan kekayaan alam merupakan sumber daya yang terbatas, butuh segudang prasyarat untuk bisa dieksploitasi, selalu ada limit untuk menggenjot pemanfaatannya. Sedangkan sumber daya manusia kita menyediakan kapasitas dan kapabilitas yang sangat luas untuk dikembangkan. Kebangkitan SDM Indonesia secara bersama-sama dan kompak, tanpa terindikasi oleh godaan-godaan yang kontraproduktif, akan membawa kepada kejayaan bangsa, selain secara otomatis bagi individu-individunya sendiri.

Rudiantara berharap, dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, diharapkan terjadinya upaya-upaya penyadaran setiap masyarakat Indonesia, untuk mengembangkan diri dan merebut setiap peluang untuk meningkatka kapasitas diri yang dibuka oleh berbagi pihak, baik oleh pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat sendiri. Pengembangan kapasita sumberdaya manusia juga harus diletakan dalam konteks pemerataan dalam pengertian kewilayahan, agar bangsa ini bangkit secara bersama-sama dalam kerangka kebangsaaan Indonesia.

"Mari bersama-sama kita jauhkan dunia digital dari anasir-anasir pemecah-belah dan konten-konten negatif, agar anak-anak kita bebas berkreasi, bersilaturahmi, berekpresi, dan mendapatkan manfaat darinya. Kita harus menjaga persatuan dalam memecahkan masalah, harus berbagi beban yan sama, merapatkan barisan, jangan sampai terpecah belah. Demikian jiga, dalam konteks menghadapi digitalisasi ini, kita semua harus dalam irama yang serempak dalam memecahkan masalah dan menghadapi para pencari masalah. Dulu kita bisa dengan keterbatasan akses pengetahuan dan informasi, dengan keterbatasan teknologi untuk komunikasi, berhimpun dan menyatukan pikiran untuk  memperjuangkan kedaulatan bangsa. Seharusnya sekarang kita juga bisa, sepikul berdua, menjaga dunia yang serba digital ini, agar menjadi wadah yang kondusif bagi perkembangan budi pekerti yang seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan generasi penerus kita, “ajaknya. (mdt 1-2).

Read More

Sekda Kab Tasik Kukuhkan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan

Kabupaten Tasikmalaya
Mediatasik.com. Baik dan buruknya pelayanan Pemerintah kepada masyarakat berada di tangan para angota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Pengharapan masyarakat saat ini terhadap kualitas pelayanan publik sangat besar, oleh karena itu anggota Korpri dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat,  mudah, terjangkau, dan terukur serta menghindari adanya pungutan liar, demikian yang disampaikan Sekda Kabupaten Tasikmalaya Drs.H.Abdul Kodir, M.Pd.,selaku Ketua Dewan KORPRI Kabupaten Tasikmalaya pada acara  pengukuhan  Dewan Pengurus Unit Kecamatan masa bakti 2018-2023 di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya. (15/5/18).

Sekda berpesan kepada para pengurus KORPRI unit kecamatan yang dikukuhkan agar mampu memimpin, mempersatukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di unit kerja masing-masing dalam satu cita-cita yang konkrit yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Sebagai abdi Negara, ASN yang tergabung dalam KORPRI wajib menjadi contoh tauladan dalam menjalankan konstitusi, menciptakan kehidupan kenegaraan yang kondusif yang dapat memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) dengan membangun mentalitas baru yang positif, yang berintegritas, yang memiliki etos kerja, dan yang berjiwa gotong royong untuk mengubah pola pikir dan mentalitas-mentalitas lama yang dinilai kurang baik, “pesannya.

Lebih lanjut Sekda menjelaskan, dengan integritas KORPRI hendaknya dapat  mengembalikan jati diri sebagai abdi Negara yang terpercaya, dengan etos kerja, anggota KORPRI dapat  menegaskan kembali sebagai abdi masyarakat dan pelayan rakyat yang tangguh. Dengan gotong royong korpri dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional. “Korpri wajib mempersiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman dengan  memangkas semua kerumitan birokrasi sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik dengan kualitas tinggi dan waktu yang cepat, “ lanjutnya.

Sekda menambahkan, semua aparatur birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya harus menjadi motor penggerak produktifitas dan daya saing daerah untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dengan menyukseskan program Tasik Siap yaitu ; Siap mengimplementasikan Pelayanan Standar Minimal (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah, Siap mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, Siap berdaya saing dalam bidang agribisnis, pariwisata.

Usaha Menengah Kecil Menengah (UMKM), dan ekonomi kreatif, Siap menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, serta Siap menjamin kemudahan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan transparan, peningkatan dan pengembangan infrastruktur, serta penyiapan dan pengendalian ruang, tambahnya. (mdt 1-2).

Read More