Rabu, 28 Februari 2018

Rapat Koordinasi TPID Tasikmalaya Susun Strategi Penanggulangan Inflasi


Kabupaten Tasikmalaya
Mediatasik.com. Rapat  Koordinasi Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tasikmalaya yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Tasikmalaya Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
Rakor dihadiri, anggota TPID Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari, unsur SKPD terkait urusan TPPID, Rabu (28/2/18).

“Harga beras yang akhir-akhir ini melambung di pasaran turut menyumbang angka inflasi yang cukup signifikan di Kabupaten Tasikmalaya. Capaian inflasi di Kabupaten Tasikmalaya  pada tahun 2017 mencapai 3,88 % meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,75%”.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Safari Agustin, MP., membuka rapat  koordinasi dan dilanjutkan membaca sambutan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto mengatakan, rapat  koordinasi TPID merupakan sarana yang sangat penting, karena peran pengendalian inflasi di daerah yang dipegang oleh TPID, daerah harus mampu menjaga stabilitas harga. “TPID Kabupaten Tasikmalaya dibentuk dengan tujuan untuk mengendalikan tingkat inflasi di Kabupaten Tasikmalaya. Pembentukan TPID di Kabupaten Tasikmalaya juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian harga, melakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber dan potensi tekanan inflasi daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong sasaran inflasi nasional kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia,“.

Lebih lanjut, ruang lingkup tugas TPID mencakup pengendalian harga terhadap beberapa komoditas yang termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat dan beberapa komoditas penting lainnya, yang memiliki bobot dominan dalam sub. kelompok barang dan jasa di sebuah daerah termasuk di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. “Ketika harga-harga di daerah terus stabil dan inflasi mampu ditekan, maka perekonomian di daerah menjadi baik bahkan terus membaik. Jika perekonomian di daerah terus membaik maka perekonomian di daerah terus meningkat dan kesejahteraan masyarakat di daerah meningkat pula, dan ketika rata-rata daerah terus meningkat perekonomian dan kesejahteraannya, maka perekonomian nasional pun menjadi baik,“ katanya.

Wakil Bupati optimis, jika inflasi rendah dan stabil, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat secara berkesinambungan sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. “Inflasi yang rendah dan stabil akan berdampak positif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan terjaganya daya beli“.

Wakil Bupati menjelaskan, capaian inflasi Tasikmalaya pada Bulan Januari 2018 sebesar  1 %, angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan tingkat inflasi Jawa Barat yaitu sebesar 0,83%. Penyumbang tingginya inflasi tersebut diantaranya adalah beras, rokok filter, rokok kretek, daging ayam ras dan cabe rawit. TPID Kabupaten Tasikmalaya dapat melakukan langkah-langkah penanganan antara lain dengan  merumuskan strategi kebijakan yang berdimensi jangka menengah panjang untuk membenahi organisasi industri dan struktur pasar, termasuk tata niaga, khususnya komoditas pangan serta mengakselerasi upaya peningkatan kapasitas perekonomian, jelasnya. (mdt 1-2).
Share:

Pembinaan Dilaksanakan Agar Lebih Optimal


Kota Tasikmalaya
Mediatasik.com. Pembinaan Pemungut PBB P-2 Tahun 2018. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya, menyelenggarakan pembinaan bagi pemungut PBB P-2, bertempat di Gedung Aulia Hall Center. Acara dihadiri oleh, Walikota Tasikmalaya, Drs. H. Budi Budiman, Kepala BPPRD Roni Mulyawan dan diikuti sebanyak 690 petugas pemungut PBB P-2 se Kota Tasikmalaya, ( 27/02/2018 ).

Kepala BPPRD Roni Mulyawan mengatakan, tujuan diadakan kegiatan ini untuk menambah pengetahuan/wawasan dan kemampuan kepada para pemungut PBB P-2, agar para petugas pemungut dapat lebih meningkatkan pencapaian target dan meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan agar dapat lebih optimal lagi.

Para pemungut wajib pajak, sampai saat ini belum mencapai target 100%, maka dengan adanya pembinaan ini, agar para pemungut wajib pajak PBB-P2 ini dalam melaksanakan tugas lebih maksimal. Tidak ada lagi uang yang mengendap, dan harus dilakukan monitoring dan pengawasan, dalam laporan lebih ditingkatkan lagi, agar bisa mencapai target, katanya

Sementara itu, Walikota Tasikmalaya dalam sambutannya mengatakan, menyambut baik dengan adanya kegiatan ini agar para kader Pemungut PBB-P2 bisa menjalankan tugas dengan baik, karena sampai saat ini belum mencapai target, baru 72% seharusnya petugas pemungut wajib pajak ini lebih insten lakukan gebrakan.
Hal ini penting, walau bagaimana pun kontribusi pajak daerah akan menberikan kontribusi yang sangat besar untuk Kota Tasikmalaya, (mdt. 1-2).
Share:

Selasa, 27 Februari 2018

Masyarakat Harus Cerdas Kenali Berita


Kabupaten Tasikmalaya
Mediatasik.com. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya H. Ahmad Muksin, S.H.,MM, membuka acara diskusi Program Pemahaman Wawasan Kebangsaan (WASBANG) dengan tema ”Melalui Kegiatan Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Bangsa Kita Tingkatkan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa” yang diselenggarakan di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Jalan Pemuda Kota Tasikmalaya, Selasa (27/2/18).

Kegiatan diskusi diikuti oleh, Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FKP) Kabupaten Tasikmalaya dengan narasumber Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Muksin,, S.H, M.M., Staf Ahli Bidang Bidang Pemerintahan dan Hukum Drs. Roni A Syahroni, MM., dan Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Abdul Naseh, S.IP, M.Si.

H. Ahmad Muksin mengatakan, menyikapi kondisi sosial masyarakat saat ini yang sedang diuji dengan berbagai permasalahan antara lain merebaknya pemberitaan palsu atau hoax, isu intoleransi, dan merebaknya kekerasan terhadap ulama di beberapa daerah, masyarakat perlu menyikapinya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, menumbuhkan sikap rasa memiliki daerah dan menjaga kehormatan daerah. Dengan cara itu, apapun isu dan kejadian di lingkungan kita, akan dapat dihadapi dengan baik.
 “Wilayah Kabupaten Tasikmalaya jangan sampai terpengaruh kejadian-kejadian negatif yang ada, cepatlah bermusyawarah agar situasi jangan sampai semakin keruh. Hindari perpecahan diantara kita, hati-hati perpecahan itu akan dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab,‘ katanya.

Lebih lanjut, Terkait tahun politik di tahun 2018, Ahmad muksin mengimbau, agar seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kondusifitas secara optimal untuk menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat. ”Mari kita bersama-sama menjaga kondisi sosial politik agar tidak menggangu sendi-sendi kerukunan antara umat yang selama ini telah terjaga dengan baik. Berikan pemahaman yang baik kepada masyarakat agar mereka dapat menjaga kerukunan dengan mengedepankan nilai toleransi dan kebersamaan antar umat, “ lanjutnya.

Sementara itu, Roni A Syahroni, mengatakan sebagai bangsa kita dianugrahi keberagaman, untuk menjaga persatuan dan kesatuan, ada 4 pilar yang harus kita jaga bersama yaitu menjaga Pancasila sebagai dasar negara,  menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusonal, dan melestarikan  Bhineka Tunggal Ika yang menjadi fitrah dari bangsa Indonesia, katanya.

Abdul Naseh mengimbau, agar masyarakat cerdas dalam menggunakan media sosial terutama dalam mengantisipasi beredarnya berita hoax. Menurutnya, hoax dapat kita kenali dari beberapa hal yang melekat kepadanya yaitu sumber beritanya berasal dari pihak yang tidak dapat dipercaya karena tidak ada tautan ke sumber resmi yang tidak jelas siapa penanggungjawabnya, apakah perorangan, lembaga atau lainnya. Agar masyarakat menyikapi berita yang beredar di media sosial dengan tabayyun atau mengkaji kebenaran sebuah berita atau informasi.

“Budaya tabayun membuat kita dapat memastikan apakah berita yang disampaikan hoax atau tidak dengan cara langsung bertanya kepada sumber utama, jika mendapatkan kesulitan maka kita dapat mendeteksi dengan melihat alamat situs dan pengelolanya. Situs hoax biasanya mencantumkan kantor, nomor telepon, dan identitas pengelola yang piktif.
Dewan Pers Indonesia telah melakukan verifikasi terhadap situs berita online yang ada, data yang ada pada Dewan Pers itu dapat dijadikan acuan apakah isi berita yang disajikan sudah memenuhi standar kaidah jurnalistik sesuai aturan pers yang berlaku, “ himbaunya. (mdt. 1-2).
Share:

Peresmian Pembangunan TA 2017 di Kecamatan Kawalu

 Kota Tasikmalaya
Mediatasik.com. Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman meresmikan hasil pembangunan tahun anggaran 2017 di wilayah Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Cilamajang Kawalu Kota Tasikmalaya.
Peresmian pembangunan di laksanakan   dengan pentandanganan prasasti, gunting pita pembangunan Kantor Kelurahan Cilamajang, dan penandatanganan kesepahaman dari Perusahaan Bidang Kesehatan Korea.  
Acara dihadiri oleh, Kapolres, Dandim, DanLanud, Kejaksaan, MUI, para Pimpinan SKPD, DPRD Kota Tasikmalaya, camat, para lurah se-Kecamatan Kawalu, Forum Pimpinan daerah, tokoh ulama, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. (27/2/2018)

Dalam laporannya Asda II Setda Kota Tasikmalaya H. Dindin Saepudin menyampaikan, Kecamatan Kawalu berjumlah 239 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 45 miliar, yang meliputi beberapa paket pekerjaan. Disamping kegiatan tersebut ada beberapa titik yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui program Gema Madani yang dikoordinasikan oleh LPM, dan program Kotaku yang dikoordinasikan oleh BKM, sehingga jumlah keseluruhan program Gema Madani dan program Kotaku untuk Kecamatan Kawalu sebesar Rp. 2 miliar. Kegiatan pembaungan tahun anggaran 2017 di wilayah Kecamatan Kawalu secara keseluruhan telah berlangsung relatif lancar dan telah mencapai sasaran sesuai yang direncanakan.

Selain daripada peresmian pembangunan, akan dilaksanakan beberapa kegiatan yang meliputi, pemberian sembako untuk masyarakat pra sejahtera serta pemberian perlengkapan sekolah untuk peserta didik Sd dan  MI dari BI, Bank Jabar, dan BPJS Ketenagakerjaan. Pelayanan KB gratis dari Badan Keleuarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Pameran hasil-hasil pembangunan kegiatan P2KK dan PNPM, serta bazar hasil olahan produk masyarakat Kecamatan Kawalu, demikian laporannya.

Walikota Tasikmalaya dalam sambutannya mengatakan, selama 5 tahun pembangunan ini, Alhamdulillah suasana merasa aman, tentram, nyaman, karena tidak lepas dari kebersamaan pemerintah dengan para alim ulama dan tokoh masyarakat yang di dukung oleh TNI dan Polri termasuk Pemilu serentak 2017. Pilkada pertama di Kota Tasikmalaya yang secara nasional mendapatkan penghargaan dari Mendagri sebagai penyelenggara pemilukada serentak terbaik, dan tingkat partisipasi masyarakat sekitar 80%.

Selama kurun waktu 2017 alokasi anggaran pembangunan di Kecamatan Kawalu Rp. 45 miliar, dan ini cukup tinggi, kegiatan pembangunan Kantor Kelurahan Cilamajang gedung yang cukup refresentatif sebanyak 2 lantai. Membangun itu seberat apapun hanya satukali yang paling berat adalah pemeliharaan, kata walikota.

Walikota berharap, dengan dibangunnya kantor kelurahan baru ini, agar dijaga dan di manfaatkan untuk pelayanan, kepentingan masyarakat dan pertemuan masyarakat, harapannya. (Mdt 1-2).
Share:

Senin, 26 Februari 2018

UPTD Parkir Gelar Pembinaan Petugas Parkir

Kota Tasikmalata
Mediatasik.com. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir menyelenggarakan Kegiatan Pembinaan/Pengawasan bagi petugas parkir. (26/2/2018).


Sebanyak 70 orang/petugas parkir, mengikuti kegiatan pembinaan/pengawasan agar mengetahui tugas pokok dan fungsi petugas parkir, dengan narasumber dari Polresta Tasikmalaya dan Jasa Raharja yang dilaksanakan di Aula Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Kepala UPTD Parkir Hamzah Diningrat menjelaskan, sebanyak 70 petugas parkir itu, terdiri dari berbagai jalur-jalur seperti, dari Jalan HZ. Mustofa, Pasar Wetan, Dr. Soejardjo, Tentara Pelajar, dan semua yang berada di jalur protokol di wilayah Kota Tasikmalaya.
Dengan adanya pembinaan ini diharapkan mendapat ilmu, yang diberikan Polresta tentang lalu lintas dan Jasa Raharja tentang BPJS Ketenagakerjaan.

“Baru sekarang ini diadakan pembinaan/pengawasan kepada petugas parkir, tentang tugas pokok dan fungsi kepada petugas parkir, yang selama ini petugas parkir biasanya hanya apel, tanpa di bekali ilmu. Tetapi saat ini di berikan pembinaan agar mengetahui bagaimana cara mengatasi lalu lintas di jalan, atau di berikan cara-cara atau proses lainnya, misalkan, penyetoran hasil dari petugas parkir ke UPTD” jelasnya.

Hamzah  berharap, dengan adanya pembinaan, berharap kedepannya petugas parkir minimalnya mengetahui bahwa mereka (petugas parkir) itu salah satu tulang punggung di Dinas Perhubungan, atau di jalan.

“Tidak ada salahnya kalau kami ada rencana untuk mengajak mereka mengadakan outbond ke daerah lain, tetapi yang ada hasilnya ilmu yang di dapat”, harapannya.  (mdt. 1-2). 
Share:

Sabtu, 24 Februari 2018

Bidang Perfileman Kemendikbud RI Putar Film Aisyah di Pesantren Sirnarasa

 Kabupaten Ciamis
Mediatasik.com. Sekitar 700 orang yang terdiri dari, para Peserta Didik/Santri, Ikhwan/Akhwat, serta masyarakat umum di sekitar Pesantren Sirnarasa menyaksikan Pemutaran Film Indonesia yang disajikan oleh Pusat Pengembangan Film Kemendikbud Republik Indonesia dengan judul: AISYAH “Biarkan Kami Bersaudara”, yang diselenggarakan di Komplek Pesantren Sirnarasa Kp. Cisiri Dusun Cicueri Desa Ciomas Kec. Panjalu Kab. Ciamis, pada Jumat malam 23 Februari 2018.

Acara dihadiri, Kepala Bidang Apresiasi Tenaga Perfileman Kemendikbud Republik Indonesia, M. Sanggupri Bochari, M.Hum, Pini Sepuh Pesantren Sirnarasa, Syeikh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul atau Abah Aos, Ketua Yayasan Pesantren Sirnarasa, KH. Dadang Mulyawan, M.Sos, para Peserta Didik/Santri, Ikhwan/Akhwat, serta masyarakat umum sekitar Pesantren Sirnarasa. (23/2/2018).

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut adalah, untuk Menumbuhkembangkan, membina, dan memajukan film Indonesia, Mendongkrak minat masyarakat luas untuk menonton film di Bioskop (Film Layar Lebar), Memajukan Perfileman Indonesia, Menghibur, Mendidik dan membangkitkan Karakter Kebangsaan.
Target sasaran Pusbang Film Kemendikbud RI adalah, daerah setingkat  desa atau kecamatan yang tidak/belum memiliki akses Bioskop.
  
Dalam sambutannya, M. Sanggupri Bochari mengatakan, “Kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah melalui Pusat Pengembangan Film Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam upaya mendongkrak minat masyarakat agar bioskop menjadi pilihan tempat hiburan yang sejak beberapa waktu silam mengalami penurunan,” ujarnya kepada awak media seusai acara.
Selain itu, “Film-film yang diputar sebelumnya telah diseleksi oleh pihak sensor film dan pihak Kemendikbud. Film-film tersebut banyak bertemakan pembinaan pendidikan, toleransi, nasionalisme, serta penguatan kebudayaan,” katanya.

KH. Dadang Mulyawan, M.Sos., menyampaikan, “Dari pihak pesantren, kami sangat bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah dalam hal ini melalui Pusat Pengembangan Film Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfileman Kemendibud RI yang telah menghadirkan sebuah kegiatan yang bukan saja  sebagai tontonan yang mampu menghibur, namun juga merupakan sebuah tuntunan bagi warga didik kami,” ujarnya.

KH. Dadang berharap, “Sebagaimana  amanat Abah Aos (Syeikh Muhammad Abdu Gaos Safulloh Maslul-red), kami berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin. Karena melalui film juga kita bisa menghadirkan nilai-nilai yang mendidik anak-anak kita.”harapnya.

Usai menyaksikan Film, dilanjutkan dengan Pembagian Doorprize kepada penonton/pengunjung. (mdt. 1-2).
Share:

Jumat, 23 Februari 2018

Kabupaten Tasikmalaya Serius Tangani Permasalahan Sampah


Kabupaten Tasikmalaya
Mediatasik.com. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serius tangani permasalahan sampah yang menjadi isu lingkungan tingkat Nasional saat ini. Merespon Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SE.1/MenLHK/PLB.0/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang, Kerja Bersama Untuk Peningkatan Penanganan Sampah Dalam Rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2018, dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2018 di Kabupaten Tasikmalaya ditandai dengan kerja bakti membersihkan sampah di Kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah dan di Pusat Ibukota Kabupaten Tasikmalaya, yang diikuti oleh semua elemen masyarakat diantaranya, Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tasikmalaya, pelajar, mahasiswa, Badan Usaha Milik Daerah, para Aktifis Lingkungan, dan Komunitas Peduli Sampah. Kegiatan tersebut diawali dengan Apel Pagi Bersama di Halaman Kantor Sekretariat Daerah  Kabupaten Tasikmalaya, dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tasikmalaya  H. Atik Sobari, SH., MH., Jumat, (23/2/18).

Sambutan Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S.IP., yang dibacakan, Atik Sobari mengatakan, peringatan HPSN selama ini sering dilewati sebatas seremonial saja tanpa dimaknai lebih dalam sebagai momentum yang tepat untuk meningkatkan peran serta semua aparatur dan semua elemen masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dari sampah. Keberadaan lingkungan yang bersih dan sehat sejalan dengan tema peringatan HPSN 2018, yaitu “Sayangi Bumi, Bersihkan dari Sampah: dengan tagline : “Bersih Bisa Kok”.

Penanganan persampahan sampai saat ini, mencapai 33,33 % dengan wilayah yang dilayani sebanyak 13 Kecamatan dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan  persampahan, kedepannya diupayakan akan lebih baik lagi dengan menerapkan fungsi pengurangan, pemilihan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah secara terpadu dan berkesinambungan, “ katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardhana menjelaskan, penanggulangan sampah merupakan tugas bagi kita semua agar sampah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat.  “Tugas kita semua adalah bagaimana mengubah sampah menjadi sesuatu berguna sehingga  dapat menjadi sebuah berkah. Tidak ada yang berat untuk melakukan itu  apabila dilakukan secara bersama dan terkoordinasi“.
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan diantaranya, menyusun  master plan Pengelolaan persampahan, menyusun Detail Engineering Design (DED) TPA Nangkaleah di Kecamatan Mangunreja, rencana pembangunan di 5 zona kecamatan yaitu, di Kecamatan Manonjaya, Ciawi, Cikatomas, dan Taraju, pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan dibentuknya Bank Sampah, jelasnya.

Ketua Panitia Peringatan HPSN, yang juga Rektor Universitas Muhamadiyah Tasikmalaya (UMTAS) Dr. Ahmad Qonit AD, MA., mengharapkan, kegiatan HPSN ditargetkan dapat dilaksanakan setiap tahunnya dan  bukan hanya kegiatan simbolik, tetapi harus menjadi tradisi cinta terhadap kebersihan. Sampah itu bukan dibuang tetapi harus ditempatkan pada tempatnya sehingga dapat menjadi manfaat. Kegiatan pada HPSN 2018 di Kabupaten Tasikmalaya meliputi,  kegiatan SIBER (Singaparna Bersih), pembersihan trotoar, dan pameran tentang cinta lingkungan, harapnya. (mdt1-2).
Share:

Kamis, 22 Februari 2018

Upaya BPPRD Genjot PBB


Kota Tasikmalaya
Mediatasik.com. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya, untuk meningkatkan pelayanan serta penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diperlukan adanya sosialisasi bersama para kader dan petugas pemungut pajak untuk diberikan pengarahan, demikian yang disampaikan Kepala BPPRD Kota Tasikmalaya Ronny Mulyawan, Kamis (22/2/2018).

Ronny menjelaskan, Mudah-mudahan di tahun 2018 PBB bisa lebih meningkat, karena Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang sudah-sudah biasanya baru di distribusikan bulan April, tapi kalau sekarang SPPT akhir Januari sudah beres di distribusikan ke Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), mungkin di awal Pebruari itu sudah dimulai  disebarkan ke masyarakat (wajib pajak). Insya Alloh di bulan awal Maret ini semuanya sudah sampai ke masyarakat. Karena yang sudah-sudah ada keterlambatan dari SPPT itu, pada bulan April baru di distribusikan, sementara sekarang jatuh temponya bulan September jadi waktunya sedikit. Tapi kalau dengan pola yang sekarang, waktunya masih panjang.

Karena untuk capaian PBB itu sudah alasan klasik dari tahun ke tahun, misalnya, kurangnya kesadaran wajib pajak, dan berbagi alasan lainnya, paling targetnya hanya mencapai kisaran 72% sampai 78%, jelasnya.

Ronny mengharapkan, dengan adanya upaya-upaya kita seperti itu, PBB di tahun 2018 bisa lebih meningkat, “kami berharap bisa mencapai kenaikan sampai 80% keatas. Kami yakin dengan pola-pola yang sekarang ini akan meningkat karena jarak waktunya yang cukup panjang”, harapannya.

Ronny menambahkan, sementara ini upaya-upaya yang dilakukan BPPRD untuk meningkatkan PBB dengan mengadakan sosialisasi kepada para kader pemungut, karena yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah kader pemungut, tambahnya.(mdt.1-2).
Share:

Rabu, 21 Februari 2018

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Perpustakaan dan Kearsipan


Kota Tasikmalaya
Mediatasik.com. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektoral Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan di Di Gedung eks Pertambangan Komplek Perkantoran Jl. Ir. H. Juanda Kota Tasikmalaya. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan H. Oslan Khoerul Falah, dan dihadiri dari, SKPD, Kecamatan, Kelurahan, dan tokoh masyarakat. (21/2/2018).

Dalam laporannya, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yudi Kustiadi., menjelaskan, bahwa pelaksanaan Musrenbang sektoral bidang Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2019, dalam rangka musyawarahkan program kegiatan hasil musrenbang tingkat kecamatan, usulan dari dinas-dinas, dan menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu, untuk menentukan prioritas program kegiatan sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tasikmalaya tahun 2019, jelas Yudi.

Sementara itu, sambutan Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman yang dibacakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan H. Oslan Khoerul Falah mengatakan, berdasarakan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan Musrenbang di mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hasilnya menjadi bahan masukan dalam Musrenbang sektoral yang kita laksanakan pada hari ini. tentang sistem perencanaan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, wajib menyusun rencana kerja (Renja). Program dan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas dasar petimbangan, bahwa program tersebut bersifat realistis, penting dan mendesak untuk di laksanakan, serta memiliki dampak nyata terukur dan langsung di rasakan masyarakat, katanya.

Lebih lanjut Oslan menjelaskan, dalam musrenbang kecamatan teridentifikasi beberapa permasalahan dalam bidang Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga bermuara menjadi usulan program dan kegiatan. Usulan kebutuhan program tentunya sangat berkaitan dengan kebutuhan anggaran, namun untuk memenuhi kebutuhan ini, kita dihadapkan pada kendala keterbatasan anggaran. Perbandingan antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan peningkatan kebutuhan pembangunan yang tidak seimbang. Mengharuskan kita dapat menentukan program dan kegiatan yang perlu diprioritaskan.  
Untuk itulah kegiatan musrenbang sektoral menjadi penting di laksanakan, bagaimana kesuksesan musyawarah ini bisa terwujud hanya apabila ada partisipasi dan masukan dari semua pihak, lanjutnya. (mdt. 1-2).  
Share:

Selasa, 20 Februari 2018

PUPR Kota Tasikmalaya Gelar Musrenbang


Kota Tasikmalaya
Mediatasik.com. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektoral Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dilaksanakan di Aula Dinas PUPR Kota Tasikmalaya.
Acara yang dihadiri, Wakil Walikota Tasikmalaya Drs. H. M. Yusuf, Sekda Kota Tasikmalaya Drs. H. Ivan Dicksan Hasanudin, M.Si., Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Heri Ahmadi, S.Pd., Sekretaris Dinas PUPR Drs. H. Adang Mulyana, MM., Bapelitbangda, Lingkungan Hidup, dan Tokoh Masyarakat, Selasa (20/2/2018).

Sekretaris Dinas PUPR Adang Mulyana, menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat di bidang infrastruktur, sebagai input dalam rangka penyusunan rencana program pembangunan tahun 2019. Hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan menghasilkan dokumen usulan program kegiatan pembangunan di wilayah Kota Tasikmalaya tahun 2019, katanya.

Heri Ahmadi berharap, tentunya kami mendukung apapun nanti hasil yang direncanakan setelah melakukan sinkronisasi. Pembangunan-pembangunan yang kuat itu, pusatnya dari sisi perencanaannya yang matang, tetapi proses yang kuat itu dilibatkan unsur-unsur keyakinan, unsur ideologi, jadi membangun itu harus disertai dengan keyakinan. Bukan hanya sekedar target selesai, akan tetapi pembangunan dengan melibatkan unsur keyakinan akan lebih kuat.
Karena tidak mungkin pemkot membangun sendiri, jadi harus ada kekuatan-kekuatan, kekuatan dari masyarakat, kekuatan dari stakeholder yang ada, selain itu juga kekuatan para ulama, ini supaya kuat, harapnya.   

Pada kesempatan itu, Ivan Dicksan menjelaskan, sebagaimana kita maklumi bahwa musrenbang sektoral ini merupakan rangkaian dari perencanaan pembangunan yang secara tahunan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. dari musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, sektoral, dan nanti dilanjutkan musrenbang tingkat kota, jelasnya. (Mdt. 1-2). 
Share:

Inspektur: Mengajak Peran Aktif Masyarakat dalam Mendukung Pemberantasan Pungli


Kabupaten Tasikmalaya.
Mediatasik.com Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oleh Inspektur Kabupaten Tasikmalaya DR. H. Iwan Saputra, SE, M.Si., mengikuti kegiatan Teleconference tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Drs. Putut Eko Bayu Seno bertempat di Kantor Polres Kabupaten Tasikmalaya, Mangunreja.
Kegiatan dihadiri, Kapolres Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Singaparna, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, para Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (20/2/18).

Dalam arahannya Komjen Pol Drs. Putut Eko Bayu Seno mengatakan, pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli harus benar-benar dilaksanakan secara efektif dan efisien di setiap daerah. “Pelaksanaan  Pemberantasan Pungutan Liar hendaknya bekerja secara Efektif dan Efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan satuan kerja, sarana dan prasarana  yang berada di pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Saber Pungli menyelenggarakan fungsi iIntelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi, “ katanya.

Lebih lanjut, Putut menambahkan,  Saber Pungli di setiap daerah harus berperan lebih aktif dalam mengeliminasi praktek pungli dengan melibatkan masyarakat agar memudahkan pengidentifikasian praktek pungli. “Masyarakat harus aktif melakukan pelaporan kepada tim Saber Pungli  jika menemukan praktek pungli di lapangan. Anggota Saber  Pungli terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, PPATK, Ombudsman RI, Badan Intelejen Negara (BIN), dan POM TNI, “ lanjut Putut.

Putut berharap, Kepala Daerah harus dapat menganggarkan dan memberikan dukungan anggaran yang cukup agar tim Saber Pungli yang telah dibentuk dapat bekerja secara optimal, harapannya.

Sementara itu, Untuk mendukung keberhasilan Tim Saber Pungli di Kabupaten Tasikmalaya Inspektur Kabupaten Tasikmalaya DR. H. Iwan Saputra, SE, M.Si., mengajak peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan pungli di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan cara melaporkannya ke saluran khusus yang telah disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
“Tim Saber pungli sangat terbuka bagi laporan yang datang dari masyarakat. Jika menemukan praktek pungli, jangan ragu laporkan saja, kami telah menyediakan saluran khusus bagi masyarakat dalam melaporkan segala bentuk pungutan liar yang terjadi melalui telepon atau SMS Center ke: 082240908080, “ ujar Iwan. (mdt. 1-2).
Share:

Senin, 19 Februari 2018

Wabup Tasik Serukan ASN Harus Tingkatkan Kualitas Kinerja

Kab Tasikmalaya, mediatasik.com -- Bertindak sebagai Inspektur Upacara, di hari Kesadaran Nasional H Ade Sugianto S,IP, Wabup Kab Tasikmalaya, inginkan ASN ( Aparatur Sipil Negara ) harus meningkatkan kualitas dalam pengabdian kepada masyarakat.

"ASN Kab.Tasikmalaya harus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, sebagai wujut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab," tutur Ade Sugianto, di halaman kantor Bupati singaparna Kab.Tasikmalaya, Senin 19/02/2018


Ade menegaskan, sudah seharusnya jajaran ASN senantiasa meningkatkan rasa disiplin atas segala peraturan yang ada.

“Lakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan mampu mendorong lahirnya berbagai pelayanan publik yang baik kepada masyarakat," tandas Bupati.

Proses tahapan Pilkada serentak Tahun 2018 sedang berjalan, Bupati Tasikmalaya menjadi salah satu calon dalam perhelatan tersebut, sebagai Wakil Bupati dirinya akan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati sampai masa cuti berakhir tanggal 23 Juni 2018.

“Bupati saat ini sedang cuti, berdasarkan Pasal 65 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 66 ayat (1) Huruf C ditegaskan pula bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila Kepala Daerah sedang berhalangan, “jelas Ade.

Ade menghimbau seluruh ASN di Kabupaten Tasikmalaya, membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada serentak agar dapat berjalan dengan lancar dan mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat sehingga Golput jumlahnya dapat menurun, “ujar Wakil Bupati.

Melalui kewenangannya, Wakil Bupati merubah jam kerja  dari semula masuk kerja jam 07.00 WIB menjadi 7.45 WIB. “Selama ini saya dengar banyak keluhan yang saya terima, untuk itulah perubahan jqm kerja di lakukan dwngan tujuan, untuk meningkatkan kinerjanya," tambah Ade. mdt 1-2
Share:

Disiplin ASN Kunci Optimalisasi Pelayanan Publik


Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Bertempat di Halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Singaparna. Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto S.IP., selaku Inspektur Upacara Pada Upacara Hari Kesadaran Nasional. Senin (19/2/2018).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto S.IP., mengatakan, sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT adalah hal yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Termasuk bersyukur atas Anugrah yang telah diberikan Allah SWT kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menjalankan tugas Negara sebaik-baiknya.  ASN di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dituntut untuk meningkatkan kualitas dalam hal pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara, sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita.

Sudah seharusnya jajaran ASN di Kabupaten Tasikmalaya dapat senantiasa meningkatkan rasa disiplin atas segala peraturan yang ada dan juga mampu melihat lebih dalam tentang sejauhmana kepedulian kita atas masalah-masalah yang dihadapi yang pada akhirnya akan melahirkan evaluasi pada diri kita masing-masing.
“Lakukan evaluasi, sampai sejauhmana sebagai bagian dari birokrasi, ASN itu mampu mendorong lahirnya berbagai pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar, untuk itu berikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur serta menghindari adanya pungutan liar, “ kata Wakil Bupati.

Wakil Bupati menjelaskan, saat ini proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2018 sedang berjalan, mengingat Bupati Tasikmalaya menjadi salah satu calon Wakil Gubernur, dalam rangka menjamin berjalannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan baik, sebagai Wakil Bupati dirinya akan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sampai masa cuti kampanye berakhir, tanggal 23 Juni 2018.

Terkait peningkatan Kinerja ASN, melalui kewenangannya, Wakil Bupati merubah jam kerja ASN di Kabupaten Tasikmalaya semula masuk kerja jam 07.00 WIB menjadi 07.45 WIB. “Selama ini saya dengar banyak keluhan yang saya terima dari para ASN karena mereka ingin mengantar anak sekolah terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Saya sangat memahaminya, semoga dengan jam kerja yang baru, para ASN di Kabupaten Tasikmalaya dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan professional sebagai Abdi Negara, Abdi Pemerintah, dan Abdi Masyarakat sebagai upaya terciptanya perubahan ke arah kinerja pelayanan publik yang lebih baik, “ jelasnya. (mdt. 1-2).
Share:

Minggu, 18 Februari 2018

Pembukaan Wisata Kuliner Pataruman


Mediatasik.com.
Kota Tasikmalaya. Mulai di buka Pataruman Culinary Night,
yang digelar setiap Sabtu mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB. Wisata kuliner disepanjang Jalan Pataruman ini menawarkan konsep berbeda dibanding dengan wisata kuliner yang ada. (17/2/2018).

Menurut, Bendahara Pataruman Culinary Night Eep Efendi mengatakan, sekitar 120 stand kuliner berjajar di kiri dan kanan pinggir jalan Pataruman hampir dipenuhi stand, namun ada sebagian jalan yang ditempati meja dan kursi bagi para pengunjung untuk menikmati jajanan. Sekitar 40 persen adalah pelaku kuliner warga Pataruman, katanya.

Lanjutnya, sangat optimis dengan menggelar kegiatan itu. Apalagi lokasinya sangat strategis berada di jantung Kota Tasikmalaya. Sehingga bisa menarik sejumlah pengunjung, lanjut Eep.

Eep menambahkan, ada fasilitas lainnya seperti, area parkir, Mushola, toilet. Pengaturan stand, satu jenis jajanan tidak saling berdekatan, tapi diatur sedemikian rupa sehingga kesannya nyaman. jelas Eep.(mdt 1-2).

Share:

Rabu, 14 Februari 2018

Bupati: Perencanaan Pembangunan Harus Utamakan Hak-hak Dasar Masyarakat dan Pencapaian Keadilan


Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum membuka acara Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang berlangsung di Aula Wiradadaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 250 orang, terdiri dari Unsur SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Kepala SKPD beserta Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Para camat, dan Delegasi Forum SKPD dari masing-masing Kecamatan. Rabu (14/2/18).

Dalam sambutnnya, Bupati mengatakan, perlunya penetapan program prioritas yang berorientasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelenjutan dan berkesinambungan. Pemenuhan hak dasar masyarakat berupa, adanya kepastian program dan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat marjinal dan miskin, sedangkan unsur keadilan perlu memperhatikan aspek-aspek program yang dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, antar wilayah, dan antar sektor.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan proses perencanaan pembangunan partisipatif. “Forum SKPD merupakan proses strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan baik secara sektoral dari berbagai SKPD teknis, maupun secara spesial dari perwakilan wilayah Kecamatan. Dalam forum SKPD dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan perencanaan teknokratis berupa draft rencana kerja SKPD yang disusun berdasarkan kebijakan program prioritas daerah, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang mampu mengatasi persoalan pada sektor tertentu, “kata Bupati.

Lebih lanjut, Bupati memandang pentingnya perencanaan pagu indikatif dalam forum Musrenbang, agar perencanaan yang dibuat dapat terlaksana secara realistis.
”Pagu indikatif merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan perencanaan daerah, hal ini dilakukan agar perencanaan dibuat lebih cermat dan berhati-hati sehingga dapat mendidik semua pihak untuk merencanakan secara realistis berdasarkan kemampuan sumber daya dan kebutuhan masyarakat”.

“Kepada seluruh SKPD agar dapat menjabarkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) ke dalam program kegiatan prioritas SKPD yang lebih tajam pada rencana SKPD tahun 2019”, lanjutnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Ir. H. RM Henry Nugroho, MP., menjelaskan, tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mempertajam indikator dan target program SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, dan untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, jelasnya. (mdt. 1-2). 
Share:

Selasa, 13 Februari 2018

Ketua Dekranasda Kunjungi Pasar Tasik Di Tanah Abang



Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tasikmalaya Hj. Lina Marlina Ruzhan, SE beserta jajaran melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pasar Tasik Blok F Lantai 2, PD. Pasar Jaya, Tanah Abang, Jakarta. Turut serta Ketua Harian Dekranasda Drs. H. Heri Sogiri, MM, Kepala DPMDPAKB Kabupaten Tasikmalaya selaku Sekretaris Dekranasda, dan anggota lainnya. (12/2/2018).

Ketua Dekranasda Hj. Lina mengatakan, kunjungan kerja ini dalam rangka meninjau dan mengevaluasi pasar produk asal Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Bordir pada Pakaian Koko, Gamis, Mukena dan Kerudung.
“Minat pembeli pada Bordir Tasikmalaya cukup tinggi, harga yang ditawarkan cukup variatif, berbeda dengan produksi wilayah lain, dan kualitasnyapun bersaing.” katanya.

Hj. Lina, saat melihat aktivitas pasar di pasar Tasik, merasa bangga, hampir semua lapak dipenuhi oleh pembeli, dan masing-masing sudah memiliki langganan yang berasal dari luar daerah, luar pulau, bahkan luar negeri. Pedagang di Pasar Tasik banyak yang berasal dari Karangnunggal, Cikatomas, Cibalong, Sukarame, da Cipatujah.

“Informasi yang saya dapatkan dari sejumlah pedagang asal tasik, dalam kondisi sepi, rata-rata barang yang terjual mampu hingga 40%, bahkan jika dalam kondisi ramai, jam 8 atau 9 pagi barang sudah habis”, tuturnya.

Hj. Lina berharap, aktivitas pasar seperti halnya di Tanah Abang mampu berjalan pula di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dikemudian hari. Hal tersebut akan mampu mengangkat nama baik Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Kabupaten Tasikmalaya menjadi tujuan konsumen dari luar daerah, pulau, dan bahkan luar negeri dalam pasar Bordir, harapanya. (mdt. 1-2).
Share:

Senin, 12 Februari 2018

Kesbangpol Kota Tasikmalaya Gelar Musrenbang


Mediatasik.com
Kota Tasikmalaya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektoral Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan di Aula Kesbangpol Kota Tasikmalaya. (12/2/2018). Acara dihadiri, DPRD Kota Tasikmalaya, Bapelitbangda, Parpol, Ormas, OKP, dan para undangan lainnya.

Kepala Kesbangpol Drs. H. Deni Diyana, M.Si., mengatakan, Alahamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim, dan mudah-mudahan acara Musrenbang ini bisa merepresentasikan ataupun menjadi bahasan untuk kita berdiskusi tentang rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol yang terkait dengan bapak-bapak semua.sebagai peran mitra strategis di Kantor Kesbangpol, katanya.   

Ketua Komisi 1 DPRD, H. Aslim, SH mengatakan, tentunya dalam musrenbang secara umum mungkin untuk di musyawarahkan kegiatan apa yang akan dilakukan di Kota Tasikmalaya ini. Ada satu hal yang perlu kami support dalam kegiatan ini, karena Kesbangpol melakukan program-program misalnya, pendidikan politik, kami ingin bahwa pendidikan politik di masyarakat itu jadi prioritas, sebab tanpa pendidikan politik yang maksimal dan baik tentunya, masyarakat tidak akan lebih dewasa dalam berpolitik, dan ini akan menjadi sesuatu yang tidak akan membantu mensupport program-program pemerintah, maka pendidikan politik di masyarakat harus jadi prioritas, demikian katanya. (mdt 1-2).  
Share:

BUMDESA Penggerak Roda Ekonomi Masyarakat Desa


Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Pengukuhan Forum Bumdesa Kabupaten dan Forum Bumdesa Kecamatan, dilaksanakan di Pendopo Lama Kabupaten Tasikmalaya. (9/2/18).

Sementara itu, Sambutan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum yang disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Drs. Iing Faridz Khozin, M.Si., mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) merupakan unsur penting bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bumdesa adalah lembaga yang memiliki legitimasi di tingkat desa untuk mengoptimalkan pengelolaan asset dan pemanfaatan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran Bumdesa diharapkan dapat menjadi sentral dan dapat memberikan penguatan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa.
Bumdesa dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan publik seperti penyediaan air bersih, listrik, pengelolaan sampah, dan sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengurangi praktek monopoli yang dilakukan oleh tengkulak. ”Keberadaan Bumdesa harus dapat memberikan nilai tambah bagi desa dan masyarakatnya, jika dikelola secara berkelanjutan, bukan mustahil Bumdesa akan menjadikan desa yang  mandiri dan memiliki daya saing tinggi, “katanya.

Lebih lanjut Bupati menyarankan,  agar Bumdesa dapat dikelola secara profesional sehingga tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan kebutuhan sehari-hari, tetapi harus mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, dengan meningkatkan inovasi untuk menambah sumber pengahasilan baru untuk Bumdesa dan juga untuk kesejahtreraan masyarakat desa pada umumnya, sarannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya H.Wawan Efendy, SE,MM., menjelaskan, semua Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya saat ini telah membentuk Bumdesa dan membentuk forum Bumdesa Kecamatan dan Forum Bumdesa Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun baru dibentuk, menurutnya di beberapa desa, ada Bumdesa yang telah meleksanakan kegiatan usaha seperti pengadaan sembako, Jasa pelayanan pembayaran Payment Point Online Bank (PPOB), peternakan, pertanian, pengelolaan air bersih, dan pengembangan wisata.

Bumdesa yang telah berjalan usahanya tersebut antara lain Bumdesa Kamulyan Kecamatan Manonjaya, Bumdesa Kertamukti Kecamatan Ciawi, Bumdesa Buniasih Kecamatan Kadipaten, Bumdesa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras, dan Bumdesa Cikunten Kecamatan Singaparna, jelasnya. (mdt. 1-2).
Share:

Jumat, 09 Februari 2018

Pemkab Tasik Gelar Nikah Massal


Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum saat menjadi saksi dalam acara Nikah Massal yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 30 pasang calon mempelai yang berasal dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Jum'at (9/2/2018).

Kegiatan Nikah massal ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Bupati menjelaskan, saat ini masih ada warga Kabupaten Tasikmalaya yang tidak mencatatkan pernikahannya, padahal ini penting untuk kepentingan administrasi kependudukan.
Pemerintah tidak hanya mengakomodir administrasi pernikahan, akan tetapi pemerintah juga menanggung semua biaya, jelasnya.

Bupati berharap, setelah pernikahan ini dilakukan, masing- masing pasangan mampu menjaga pernikahan dengan baik sebagai keluarga sakinah mawadah dan warrahmah, harapannya. (mdt.1-2).


Share:

Rabu, 07 Februari 2018

Ulama Memiliki Peran dalam Penanganan Bencana


Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan Workshop Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Pondok Pesantren yang berlangsung di Pendopo Lama kabupaten Tasikmalaya, dibuka secara resmi oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum. (7/2/18).

Dalam sambutannya, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Kabupaten Tasikmalaya saat ini memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, berbagai bentuk bencana alam setiap tahunnya selalu melanda di beberapa daearah di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu upaya penanggulangan bencana, diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya para  ulama yang  merupakan tokoh sentral di dalam masyarakat. Peran ulama diperlukan dalam mengajak kepada masyarakat agar selalu merawat lingkungan secara baik dan selalu waspada dengan kemungkinan datangnya bencana di wilayah masing-masing.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki wilayah yang luas dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan dan potensi, namun di sisi lain memiliki wilayah yang secara geografis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang tinggi sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

“Potensi bencana di Kabupaten Tasikmalaya antara lain berupa gempa bumi, tanah longsor, tsunami, letusan gunung berapi. Di Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya menempati rangking ke-2 setelah Kabupaten Garut yang termasuk daerah rawan bencana. Oleh karena itu kita selalu harus waspada, pada saat terjadinya bencana, masyarakat harus melakukan tindakan penanganan bencana sendiri di lingkungannya, sebelum datangnya bantuan dari pihak luar sehingga dapat mengurangi dampak akibat bencana yang lebih besar, “ katanya.  

Bupati menegaskan, perlunya sosialisasi dari para ulama kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, pondok pesantren merupakan garda terdepan yang harus selalu siap terhadap datangnya bencana. “Kesiapsiagaan seluruh lapisan masyarakat terhadap bencana sangat penting, termasuk didalamnya.  Kesiapsiagaan para ulama dan santrinya, sehingga terlaksana pondok pesantren yang tangguh dan mandiri dalam menghadapi segala macam bentuk bencana alam,“ tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, E.Z.Alfian menerangkan,  pelaksanaan Workshop Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Pondok Pesantren merupakan agenda pra bencana untuk memberikan pemahaman terhadap para ulama agar dapat melaksanakan tindakan dalam melakukan pengurangan risiko bencana dan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, agar pondok pesantren dapat menjadi lembaga yang memiliki kemandirian untuk menghadapi setiap kejadian bencana, demikian terangnya. (mdt. 1-2).
Share:

Total Tayangan Halaman

Contoh banner 2

Arsip Blog

Media Tasik