Selasa, 20 Februari 2018

Inspektur: Mengajak Peran Aktif Masyarakat dalam Mendukung Pemberantasan Pungli


Kabupaten Tasikmalaya.
Mediatasik.com Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oleh Inspektur Kabupaten Tasikmalaya DR. H. Iwan Saputra, SE, M.Si., mengikuti kegiatan Teleconference tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Drs. Putut Eko Bayu Seno bertempat di Kantor Polres Kabupaten Tasikmalaya, Mangunreja.
Kegiatan dihadiri, Kapolres Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Singaparna, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, para Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (20/2/18).

Dalam arahannya Komjen Pol Drs. Putut Eko Bayu Seno mengatakan, pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli harus benar-benar dilaksanakan secara efektif dan efisien di setiap daerah. “Pelaksanaan  Pemberantasan Pungutan Liar hendaknya bekerja secara Efektif dan Efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan satuan kerja, sarana dan prasarana  yang berada di pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Saber Pungli menyelenggarakan fungsi iIntelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi, “ katanya.

Lebih lanjut, Putut menambahkan,  Saber Pungli di setiap daerah harus berperan lebih aktif dalam mengeliminasi praktek pungli dengan melibatkan masyarakat agar memudahkan pengidentifikasian praktek pungli. “Masyarakat harus aktif melakukan pelaporan kepada tim Saber Pungli  jika menemukan praktek pungli di lapangan. Anggota Saber  Pungli terdiri dari Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, PPATK, Ombudsman RI, Badan Intelejen Negara (BIN), dan POM TNI, “ lanjut Putut.

Putut berharap, Kepala Daerah harus dapat menganggarkan dan memberikan dukungan anggaran yang cukup agar tim Saber Pungli yang telah dibentuk dapat bekerja secara optimal, harapannya.

Sementara itu, Untuk mendukung keberhasilan Tim Saber Pungli di Kabupaten Tasikmalaya Inspektur Kabupaten Tasikmalaya DR. H. Iwan Saputra, SE, M.Si., mengajak peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan pungli di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan cara melaporkannya ke saluran khusus yang telah disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
“Tim Saber pungli sangat terbuka bagi laporan yang datang dari masyarakat. Jika menemukan praktek pungli, jangan ragu laporkan saja, kami telah menyediakan saluran khusus bagi masyarakat dalam melaporkan segala bentuk pungutan liar yang terjadi melalui telepon atau SMS Center ke: 082240908080, “ ujar Iwan. (mdt. 1-2).
Share:

Senin, 19 Februari 2018

Wabup Tasik Serukan ASN Harus Tingkatkan Kualitas Kinerja

Kab Tasikmalaya, mediatasik.com -- Bertindak sebagai Inspektur Upacara, di hari Kesadaran Nasional H Ade Sugianto S,IP, Wabup Kab Tasikmalaya, inginkan ASN ( Aparatur Sipil Negara ) harus meningkatkan kualitas dalam pengabdian kepada masyarakat.

"ASN Kab.Tasikmalaya harus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, sebagai wujut pelaksanaan tugas dan tanggung jawab," tutur Ade Sugianto, di halaman kantor Bupati singaparna Kab.Tasikmalaya, Senin 19/02/2018


Ade menegaskan, sudah seharusnya jajaran ASN senantiasa meningkatkan rasa disiplin atas segala peraturan yang ada.

“Lakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan mampu mendorong lahirnya berbagai pelayanan publik yang baik kepada masyarakat," tandas Bupati.

Proses tahapan Pilkada serentak Tahun 2018 sedang berjalan, Bupati Tasikmalaya menjadi salah satu calon dalam perhelatan tersebut, sebagai Wakil Bupati dirinya akan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati sampai masa cuti berakhir tanggal 23 Juni 2018.

“Bupati saat ini sedang cuti, berdasarkan Pasal 65 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 66 ayat (1) Huruf C ditegaskan pula bahwa Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila Kepala Daerah sedang berhalangan, “jelas Ade.

Ade menghimbau seluruh ASN di Kabupaten Tasikmalaya, membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada serentak agar dapat berjalan dengan lancar dan mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat sehingga Golput jumlahnya dapat menurun, “ujar Wakil Bupati.

Melalui kewenangannya, Wakil Bupati merubah jam kerja  dari semula masuk kerja jam 07.00 WIB menjadi 7.45 WIB. “Selama ini saya dengar banyak keluhan yang saya terima, untuk itulah perubahan jqm kerja di lakukan dwngan tujuan, untuk meningkatkan kinerjanya," tambah Ade. mdt 1-2
Share:

Disiplin ASN Kunci Optimalisasi Pelayanan Publik


Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Bertempat di Halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Singaparna. Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto S.IP., selaku Inspektur Upacara Pada Upacara Hari Kesadaran Nasional. Senin (19/2/2018).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto S.IP., mengatakan, sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT adalah hal yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Termasuk bersyukur atas Anugrah yang telah diberikan Allah SWT kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menjalankan tugas Negara sebaik-baiknya.  ASN di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dituntut untuk meningkatkan kualitas dalam hal pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara, sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita.

Sudah seharusnya jajaran ASN di Kabupaten Tasikmalaya dapat senantiasa meningkatkan rasa disiplin atas segala peraturan yang ada dan juga mampu melihat lebih dalam tentang sejauhmana kepedulian kita atas masalah-masalah yang dihadapi yang pada akhirnya akan melahirkan evaluasi pada diri kita masing-masing.
“Lakukan evaluasi, sampai sejauhmana sebagai bagian dari birokrasi, ASN itu mampu mendorong lahirnya berbagai pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar, untuk itu berikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan terukur serta menghindari adanya pungutan liar, “ kata Wakil Bupati.

Wakil Bupati menjelaskan, saat ini proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2018 sedang berjalan, mengingat Bupati Tasikmalaya menjadi salah satu calon Wakil Gubernur, dalam rangka menjamin berjalannya Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan baik, sebagai Wakil Bupati dirinya akan melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sampai masa cuti kampanye berakhir, tanggal 23 Juni 2018.

Terkait peningkatan Kinerja ASN, melalui kewenangannya, Wakil Bupati merubah jam kerja ASN di Kabupaten Tasikmalaya semula masuk kerja jam 07.00 WIB menjadi 07.45 WIB. “Selama ini saya dengar banyak keluhan yang saya terima dari para ASN karena mereka ingin mengantar anak sekolah terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Saya sangat memahaminya, semoga dengan jam kerja yang baru, para ASN di Kabupaten Tasikmalaya dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan professional sebagai Abdi Negara, Abdi Pemerintah, dan Abdi Masyarakat sebagai upaya terciptanya perubahan ke arah kinerja pelayanan publik yang lebih baik, “ jelasnya. (mdt. 1-2).
Share:

Minggu, 18 Februari 2018

Pembukaan Wisata Kuliner Pataruman


Mediatasik.com.
Kota Tasikmalaya. Mulai di buka Pataruman Culinary Night,
yang digelar setiap Sabtu mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WIB. Wisata kuliner disepanjang Jalan Pataruman ini menawarkan konsep berbeda dibanding dengan wisata kuliner yang ada. (17/2/2018).

Menurut, Bendahara Pataruman Culinary Night Eep Efendi mengatakan, sekitar 120 stand kuliner berjajar di kiri dan kanan pinggir jalan Pataruman hampir dipenuhi stand, namun ada sebagian jalan yang ditempati meja dan kursi bagi para pengunjung untuk menikmati jajanan. Sekitar 40 persen adalah pelaku kuliner warga Pataruman, katanya.

Lanjutnya, sangat optimis dengan menggelar kegiatan itu. Apalagi lokasinya sangat strategis berada di jantung Kota Tasikmalaya. Sehingga bisa menarik sejumlah pengunjung, lanjut Eep.

Eep menambahkan, ada fasilitas lainnya seperti, area parkir, Mushola, toilet. Pengaturan stand, satu jenis jajanan tidak saling berdekatan, tapi diatur sedemikian rupa sehingga kesannya nyaman. jelas Eep.(mdt 1-2).

Share:

Rabu, 14 Februari 2018

Bupati: Perencanaan Pembangunan Harus Utamakan Hak-hak Dasar Masyarakat dan Pencapaian Keadilan


Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum membuka acara Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2018 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang berlangsung di Aula Wiradadaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 250 orang, terdiri dari Unsur SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Kepala SKPD beserta Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Para camat, dan Delegasi Forum SKPD dari masing-masing Kecamatan. Rabu (14/2/18).

Dalam sambutnnya, Bupati mengatakan, perlunya penetapan program prioritas yang berorientasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelenjutan dan berkesinambungan. Pemenuhan hak dasar masyarakat berupa, adanya kepastian program dan kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelompok masyarakat marjinal dan miskin, sedangkan unsur keadilan perlu memperhatikan aspek-aspek program yang dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, antar wilayah, dan antar sektor.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan proses perencanaan pembangunan partisipatif. “Forum SKPD merupakan proses strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan baik secara sektoral dari berbagai SKPD teknis, maupun secara spesial dari perwakilan wilayah Kecamatan. Dalam forum SKPD dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan perencanaan teknokratis berupa draft rencana kerja SKPD yang disusun berdasarkan kebijakan program prioritas daerah, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang mampu mengatasi persoalan pada sektor tertentu, “kata Bupati.

Lebih lanjut, Bupati memandang pentingnya perencanaan pagu indikatif dalam forum Musrenbang, agar perencanaan yang dibuat dapat terlaksana secara realistis.
”Pagu indikatif merupakan salah satu instrumen dalam penyusunan perencanaan daerah, hal ini dilakukan agar perencanaan dibuat lebih cermat dan berhati-hati sehingga dapat mendidik semua pihak untuk merencanakan secara realistis berdasarkan kemampuan sumber daya dan kebutuhan masyarakat”.

“Kepada seluruh SKPD agar dapat menjabarkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) ke dalam program kegiatan prioritas SKPD yang lebih tajam pada rencana SKPD tahun 2019”, lanjutnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Tasikmalaya Ir. H. RM Henry Nugroho, MP., menjelaskan, tujuan pelaksanaan forum SKPD adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan SKPD dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan, mempertajam indikator dan target program SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, dan untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD, jelasnya. (mdt. 1-2). 
Share:

Selasa, 13 Februari 2018

Ketua Dekranasda Kunjungi Pasar Tasik Di Tanah Abang



Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tasikmalaya Hj. Lina Marlina Ruzhan, SE beserta jajaran melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pasar Tasik Blok F Lantai 2, PD. Pasar Jaya, Tanah Abang, Jakarta. Turut serta Ketua Harian Dekranasda Drs. H. Heri Sogiri, MM, Kepala DPMDPAKB Kabupaten Tasikmalaya selaku Sekretaris Dekranasda, dan anggota lainnya. (12/2/2018).

Ketua Dekranasda Hj. Lina mengatakan, kunjungan kerja ini dalam rangka meninjau dan mengevaluasi pasar produk asal Kabupaten Tasikmalaya, khususnya Bordir pada Pakaian Koko, Gamis, Mukena dan Kerudung.
“Minat pembeli pada Bordir Tasikmalaya cukup tinggi, harga yang ditawarkan cukup variatif, berbeda dengan produksi wilayah lain, dan kualitasnyapun bersaing.” katanya.

Hj. Lina, saat melihat aktivitas pasar di pasar Tasik, merasa bangga, hampir semua lapak dipenuhi oleh pembeli, dan masing-masing sudah memiliki langganan yang berasal dari luar daerah, luar pulau, bahkan luar negeri. Pedagang di Pasar Tasik banyak yang berasal dari Karangnunggal, Cikatomas, Cibalong, Sukarame, da Cipatujah.

“Informasi yang saya dapatkan dari sejumlah pedagang asal tasik, dalam kondisi sepi, rata-rata barang yang terjual mampu hingga 40%, bahkan jika dalam kondisi ramai, jam 8 atau 9 pagi barang sudah habis”, tuturnya.

Hj. Lina berharap, aktivitas pasar seperti halnya di Tanah Abang mampu berjalan pula di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dikemudian hari. Hal tersebut akan mampu mengangkat nama baik Kabupaten Tasikmalaya, sehingga Kabupaten Tasikmalaya menjadi tujuan konsumen dari luar daerah, pulau, dan bahkan luar negeri dalam pasar Bordir, harapanya. (mdt. 1-2).
Share:

Senin, 12 Februari 2018

Kesbangpol Kota Tasikmalaya Gelar Musrenbang


Mediatasik.com
Kota Tasikmalaya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektoral Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tahun Anggaran 2019, yang dilaksanakan di Aula Kesbangpol Kota Tasikmalaya. (12/2/2018). Acara dihadiri, DPRD Kota Tasikmalaya, Bapelitbangda, Parpol, Ormas, OKP, dan para undangan lainnya.

Kepala Kesbangpol Drs. H. Deni Diyana, M.Si., mengatakan, Alahamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim, dan mudah-mudahan acara Musrenbang ini bisa merepresentasikan ataupun menjadi bahasan untuk kita berdiskusi tentang rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol yang terkait dengan bapak-bapak semua.sebagai peran mitra strategis di Kantor Kesbangpol, katanya.   

Ketua Komisi 1 DPRD, H. Aslim, SH mengatakan, tentunya dalam musrenbang secara umum mungkin untuk di musyawarahkan kegiatan apa yang akan dilakukan di Kota Tasikmalaya ini. Ada satu hal yang perlu kami support dalam kegiatan ini, karena Kesbangpol melakukan program-program misalnya, pendidikan politik, kami ingin bahwa pendidikan politik di masyarakat itu jadi prioritas, sebab tanpa pendidikan politik yang maksimal dan baik tentunya, masyarakat tidak akan lebih dewasa dalam berpolitik, dan ini akan menjadi sesuatu yang tidak akan membantu mensupport program-program pemerintah, maka pendidikan politik di masyarakat harus jadi prioritas, demikian katanya. (mdt 1-2).  
Share:

BUMDESA Penggerak Roda Ekonomi Masyarakat Desa


Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Pengukuhan Forum Bumdesa Kabupaten dan Forum Bumdesa Kecamatan, dilaksanakan di Pendopo Lama Kabupaten Tasikmalaya. (9/2/18).

Sementara itu, Sambutan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum yang disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Drs. Iing Faridz Khozin, M.Si., mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) merupakan unsur penting bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bumdesa adalah lembaga yang memiliki legitimasi di tingkat desa untuk mengoptimalkan pengelolaan asset dan pemanfaatan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran Bumdesa diharapkan dapat menjadi sentral dan dapat memberikan penguatan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat desa.
Bumdesa dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan publik seperti penyediaan air bersih, listrik, pengelolaan sampah, dan sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengurangi praktek monopoli yang dilakukan oleh tengkulak. ”Keberadaan Bumdesa harus dapat memberikan nilai tambah bagi desa dan masyarakatnya, jika dikelola secara berkelanjutan, bukan mustahil Bumdesa akan menjadikan desa yang  mandiri dan memiliki daya saing tinggi, “katanya.

Lebih lanjut Bupati menyarankan,  agar Bumdesa dapat dikelola secara profesional sehingga tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan kebutuhan sehari-hari, tetapi harus mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, dengan meningkatkan inovasi untuk menambah sumber pengahasilan baru untuk Bumdesa dan juga untuk kesejahtreraan masyarakat desa pada umumnya, sarannya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya H.Wawan Efendy, SE,MM., menjelaskan, semua Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya saat ini telah membentuk Bumdesa dan membentuk forum Bumdesa Kecamatan dan Forum Bumdesa Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun baru dibentuk, menurutnya di beberapa desa, ada Bumdesa yang telah meleksanakan kegiatan usaha seperti pengadaan sembako, Jasa pelayanan pembayaran Payment Point Online Bank (PPOB), peternakan, pertanian, pengelolaan air bersih, dan pengembangan wisata.

Bumdesa yang telah berjalan usahanya tersebut antara lain Bumdesa Kamulyan Kecamatan Manonjaya, Bumdesa Kertamukti Kecamatan Ciawi, Bumdesa Buniasih Kecamatan Kadipaten, Bumdesa Mandalamekar Kecamatan Jatiwaras, dan Bumdesa Cikunten Kecamatan Singaparna, jelasnya. (mdt. 1-2).
Share:

Jumat, 09 Februari 2018

Pemkab Tasik Gelar Nikah Massal


Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum saat menjadi saksi dalam acara Nikah Massal yang berlangsung di Gedung Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 30 pasang calon mempelai yang berasal dari 17 Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Jum'at (9/2/2018).

Kegiatan Nikah massal ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Bupati menjelaskan, saat ini masih ada warga Kabupaten Tasikmalaya yang tidak mencatatkan pernikahannya, padahal ini penting untuk kepentingan administrasi kependudukan.
Pemerintah tidak hanya mengakomodir administrasi pernikahan, akan tetapi pemerintah juga menanggung semua biaya, jelasnya.

Bupati berharap, setelah pernikahan ini dilakukan, masing- masing pasangan mampu menjaga pernikahan dengan baik sebagai keluarga sakinah mawadah dan warrahmah, harapannya. (mdt.1-2).


Share:

Rabu, 07 Februari 2018

Ulama Memiliki Peran dalam Penanganan Bencana


Mediatasik.com
Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan Workshop Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Pondok Pesantren yang berlangsung di Pendopo Lama kabupaten Tasikmalaya, dibuka secara resmi oleh Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum. (7/2/18).

Dalam sambutannya, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Kabupaten Tasikmalaya saat ini memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi, berbagai bentuk bencana alam setiap tahunnya selalu melanda di beberapa daearah di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu upaya penanggulangan bencana, diperlukan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya para  ulama yang  merupakan tokoh sentral di dalam masyarakat. Peran ulama diperlukan dalam mengajak kepada masyarakat agar selalu merawat lingkungan secara baik dan selalu waspada dengan kemungkinan datangnya bencana di wilayah masing-masing.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki wilayah yang luas dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan dan potensi, namun di sisi lain memiliki wilayah yang secara geografis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang tinggi sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

“Potensi bencana di Kabupaten Tasikmalaya antara lain berupa gempa bumi, tanah longsor, tsunami, letusan gunung berapi. Di Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya menempati rangking ke-2 setelah Kabupaten Garut yang termasuk daerah rawan bencana. Oleh karena itu kita selalu harus waspada, pada saat terjadinya bencana, masyarakat harus melakukan tindakan penanganan bencana sendiri di lingkungannya, sebelum datangnya bantuan dari pihak luar sehingga dapat mengurangi dampak akibat bencana yang lebih besar, “ katanya.  

Bupati menegaskan, perlunya sosialisasi dari para ulama kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, pondok pesantren merupakan garda terdepan yang harus selalu siap terhadap datangnya bencana. “Kesiapsiagaan seluruh lapisan masyarakat terhadap bencana sangat penting, termasuk didalamnya.  Kesiapsiagaan para ulama dan santrinya, sehingga terlaksana pondok pesantren yang tangguh dan mandiri dalam menghadapi segala macam bentuk bencana alam,“ tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, E.Z.Alfian menerangkan,  pelaksanaan Workshop Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Pondok Pesantren merupakan agenda pra bencana untuk memberikan pemahaman terhadap para ulama agar dapat melaksanakan tindakan dalam melakukan pengurangan risiko bencana dan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, agar pondok pesantren dapat menjadi lembaga yang memiliki kemandirian untuk menghadapi setiap kejadian bencana, demikian terangnya. (mdt. 1-2).
Share:

Total Tayangan Halaman

Contoh banner 2

Arsip Blog

Media Tasik