Jumat, 15 Desember 2017

Penutupan MTQ Tingkat Kabupaten Tasikmalaya


Kabupaten Tasikmalaya

Mediatasik.com Bertempat di Masjid Agung Baiturrohman Kab.Tasikmalaya Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-35 yang berlangsung dari Tanggal 11 hingga 14 Desember 2017 resmi ditutup oleh Kepala Kementerian Agama Kab.Tasikmalaya H.Agus Abdul Kholik, MM. Kamis (14/12/17).
Acara tersebut dihadiri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya drh. H. Budi Utarma, MM., para Camat se-Kabupaten Tasikmalaya, Ketua LPTQ Kabupaten Tasikmalaya KH. Aa Rahmadin, dan sejumlah Kafilah dari 39 Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya.

H. Agus Kepala Kemenag Kabupaten Tasikmalaya mengatakan, Pelaksanaan MTQ dapat mengembangkan syariat Islam dari tingkat Desa, Kecamaran, Kabupaten, hingga dapat berprestasi di Tingkat Jawa Barat Tahun 2018 di Sukabumi.

"Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang terus mendukung Pelaksanaan MTQ ke-35 tingkat Kabupaten Tasikmalaya sehingga lancar sukses, mari kita dorong para peserta yang telah berhasil, untuk dapat berprestasi di tingkat Provinsi hingga tingkat Nasional,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan H. Maman Jamaludin mengucapkan, terimakasih pada semua pihak yang telah mendukung berlangsungnya MTQ ke-35 tingkat kabupaten Tasikmalaya, sehingga menghasilkan para juara yang akan tampil di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Juara Umum Kafilah MTQ dari Kecamatan Cineam, Tropi juara umum diserahkan oleh Asisten Perekonomian Kab.Tasikmalaya Kepada Camat Cineam Asep  Darisman. (mdt. 1-2).
Share:

Kamis, 14 Desember 2017

Aksi Solidaritas Untuk Rakyat Palestina

Kota Tasikmalaya
mediatasik.com. Berjumlah Ribuan umat muslim Kota Tasikmalaya memadati Tugu Adipura dalam rangka Do’a & Aksi untuk pembebasan AL-Quds, Jerusalem dengan tema “Dari tasikmalaya Kita Bermula di Al-Aqsha Kita Berjumpa”  kegiatan ini bagian dari solidaritas Masyarakat Kota Tasikmalaya untuk Palestina, dipelopori oleh Aliansi Muslim Tasikmalaya (ALMUMTAZ) yang dilaksanakan di depan mesjid Agung Tasikmalaya, kamis,(14/12/2017).

Dalam orasi di sebutkan dengan lantang, mengecam keras pernyataan Presiden AS, melalui pidatonya mengumumkan bahwa Yerusalem adalah Ibukota Israel, tentu memicu kemarahan umat muslim di dunia, termasuk Kota Tasikmalaya, aksi damai dengan Do'a Bersama dan aksi untuk pembebasan AL-Quds dari para Zionis Israel, puluhan Ormas dan OKP hadir tunjukkan kepedulian tinggi untuk rakyat palestina.

Ustad Hilmi salah satu pengurus AL-Mumtaz menjelaskan, kegiatan ini bentuk kemarahan umat Islam Kota Tasikmalaya atas keputusan Presiden AS, yang menyatakan Yerusalem adalah Ibukota Israel, dan aksi solidaritas dengan Do'a Bersama.“Kami Meminta pemerintah Indonesia memutuskan hubungan Dengan Amerika dan Israel, serta mengusir Kedubes AS dari Indonesia, dan juga kami berkeinginan  untuk Boikot produk Amerika dan Israel” tegasnya. mdt 1-2

Share:

Berdalih Aturan Yayasan Santiyama Enggan Transparan

Kota Taaikmalaya
mediatasik.com. Berdalih aturan dan Etika, Yayasan Santiyama enggan untuk transparan, namun penjelasan soal aturan yang melarang untuk transparan pihak yayasan tidak bisa memberi penjelasan, tahun 2017 Yayasan Santyama mengelola Program Rehabilitasi Gepeng dengan nilai Rp 500Jt dan Program Orang Jompo sebanyak 90 orang.

"saya tidak bisa memberikan nama serta alamat penerima manfaat dari program yang sedang kami jalankan, di karenakan aturan dan etika yayasan "tegas pengurus  Yayasan Santiyama ( Ilyas Saefudin ), ketika di tanya soal aturan yang melarang transparan, pihak yayasan tidak mampu memberikan jawaban yang jelas.

Aneh dan sangat membingungkan dengan sikap yang di tunjukkan oleh pihak yayasan, transparan dan keterbukaan sangat  penting untuk kelangsungan Program, berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ), terdiri dari 64 pasal yang intinya, memberikan Kewajiban kepada setiap Badan Publik, untuk membuka akses bagi pemohon Informasi Publik, untuk mendapatkan Informasi.

Memandang pada Undang - undang tersebut di atas artinya, yayasan santiyama di duga melanggar UU KIP No 14 Tahun 2008

Program Pemerintah pada prinsipnya memiliki tujuan yang sangat baik, namun sangat di sayangkan jika terjadi pemanfaatan untuk memperkaya diri atau golongan. mdt 1-2

Share:

Rabu, 13 Desember 2017

14 Parpol Harus Di Lakukan Verifikasi Faktual

Kota Tasikmalaya
mediatasik.com. 

Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Tasikmalaya di sampaikan oleh KPUD Kota Tasikmalaya, di hadiri ketua Panwas Kota Tasikmalaya, Rino Sundawa Putra serta perwakilan pengurus Partai Politik yang ikut verifikasi, bertempat di Aula KPUD Kota Tasikmalaya, Rabu 13 Desember 2017. 

Komisioner KPUD Kota Tasikmalaya, Ade Kurnia mengatakan, "untuk memenuhi norma yang sudah diatur dalam tahapan PKPU 7/2017. ketika parpol dalam penelitian awal masih ada keanggotaannya dibawah batas minimal 692 anggota, maka parpol tersebut harus melakukan perbaikan, lalu hasil perbaikan usai di serahkan kita teliti kembali.

"Secara normal parpol-parpol tersebut memiliki status memenuhi syarat (MS). namun harus dilakukan verifikasi aktual ke lapangan, verifikasi Faktual di lakukan hingga KPU RI, Ada 14 parpol yang akan diverifikasi faktual yang akan dimulai 15 Desember 2017. Sedangkan 5 parpol masih menunggu proses kelengkapan dokumen berdasarkan sidang sengketa administrasi di Bawaslu. Kelima parpol itu yakni Parsindo, Partai Idaman, PBB, PIKA, Republik. tambah Ade. mdt 1-2
Share:

H M Yusuf," Pelaksanaan Pembangunan Harus Berkualitas

Kota Tasikmalaya
mediatasik.com. Pembagunan yang sedang di laksanakan harus berkualitas, tutur H M Yusuf Wakil Walikota Tasikmalaya, dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di areal lapangan Dadaha 13 Desember 2017.

"setiap kegiatan pembangunan harus berkualitas seperti yang di katakan Pimpinan Daerah ( Walikota ), volume harus benar, penggunaan anggaran harus efisien, yang jelas harus sesuai dengan perencanaan awal," kata H Yusuf.

"kegiatan monitoring dan evaluasi ini bagian dari fungsi Seorang Wakil Walikota sebagai pengawasan dan pengendalian pembangunan, untuk memastikan pembangunan di Kota Tasikmalaya dapat berjalan dengan baik dan benar, terkait adanya pelanggaran yang di lakukan oleh rekanan, tentunya saya akan memberikan rekomendasi untuk di tindak lanjuti," tegas H Yusuf.

Wakil Walikota berharap, penataan areal Dadaha harus lebih di tingkatkan, agar masyarakat yang melakukan aktifitas mendapatkan kenyamanan.

"saya inginkan penataan areal Dadaha harus lebih di tingkatkan, agar masyarakat yang melakukan aktifitas seperti olah raga, atau hanya sekedar bersantai bersama keluarga,  dapat merasakan keindahan, kenyamanan dan rasa aman," harap H Yusuf. mdt 1-2
Share:

Selasa, 12 Desember 2017

Do'a Untuk Pembebasan AL QUDS

Kota Tasikmalaya
mediatasik.com. Rencana Do'a bersama dan Aksi Damai untuk Pembebasan Al Quds, Yeusalem paska di umumkan menjadi Ibukota Israil oleh presiden amerika, rencananya di laksanakan oleh Al Mumtaz ( Aliansi Aktifis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya ) Kamis 14 Desember 2017.

Al Mumtaz mengajak seluruh Organisasi Masyarakat, OKP, Lembaga dan Majelis untuk ikut serta dalam aksi Do'a Bersama dan Aksi Damai mulai pukul 08.00 Wib berkumpul di kisaran tugu adipura Kota Tasikmalaya. 

Abu Hazmi Sekertaris Al Mumtaz mengatakan, doa dan aksi damai digelar karena memanasnya situasi dunia yang dipicu oleh pernyataan Presiden USA Donald Trump terkait klaim Yerusalem (Al Quds) sebagai ibukota Israel. 

"Dan ini merupakan legalisasi pencaplokan dan penjajah Israel terhadap tanah suci muslimin yakni Baitul Maqdis, Yerusalem," ujarnya.untuk itu, lanjut Abu Hazmi, kewajiban bagi kaum muslimim dalam agamanya untuk melakukan pembelaan dan solidaritas untuk membebaskan tanah suci Al Quds dari penjajah.

Beberapa rankaian kegiatan akan si gelar , Selain lantunan doa, dalam aksi tersebut akan ada seruan pembebasan untuk Al Quds dari ulama, tokoh dan aktifis Islam Tasikmalaya. Aksi penutup, di lanjutkan dengan longmarch laskar. mdt 1-2
Share:

KPUD Kota Tasik Bukan Eksekutor Tapi Implementator

Kota Tasikmalaya
mediatasik.com. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya jelang pesta demokrasi, pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, lakukan berbagai persiapan, mulai dari aturan yang menjadi pedoman teknis, hingga pada validasi data pemilih. tutur Komisioner KPUD Kota Tasikmalaya Hotum Hotimah 12/12/2017.

"kami lakukan banyak persiapan menjelang pelaksanaan Pilgub Jawa Barat 2018 nanti, di awali dengan pelaksanaan aturan yang menjadi pedoman teknis, hingga validasi data peserta pemilu, walau ada perbedaan di banding pada saat Pilkada Kota Tasikmalaya, KPUD sebagai Eksekutor tapi untuk pilkgup KPUD Kota Tasik hanya sebagai Implementator Saja, semua kebijakan ada di KPU Provinsi. artinya apapun kegiatan yang menggunakan anggaran kebijakannya ada di KPU Provinsi.

Hotum menambahkan, "Pemilihan Umun Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di laksanakan pada hari Rabu, 27 Juni 2018, soal pemutakhiran data peserta Pemilu, kami bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Kota Tasikmalaya, sambil menunggu hasil Konsolidasi antara KPU RI dengan Kemendagri, sedangkan jumlah pemilih Pada Pilkada kemaren berjumlah 474.061, di pastikan terjadi perubahan pada Pilgub yang akan datang." tambah Hotum. mdt 1-2
Share:

Pembukaan MTQ Tingkat Kabupaten Tasikmalaya


Kabupaten Tasikmalaya
Mediatasik.com Pembukaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-35 Tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang bertempat di Masjid Agung Baiturrohman Kabupaten Tasikmalaya, Singaparna. Acara yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Ruhimat, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Abdul Kodir, M.Pd., Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tasikmalaya Hj. Lina Marlina Ruzhan, para Ulama dan tokoh masyarakat. (11/12/17).

Dalam sambutannya, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, penyelenggaraan MTQ harus berdampak pada pengamalan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Alqur’an. Jika Umat Islam dapat mengamalkan Alqur’an dengan murni dan konsekwen  dalam kehidupannya, maka Umat Islam dipastikan akan  maju dan kuat serta tidak termarjinalkan.
Umat Islam harus ikut berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ”Saya berharap suatu saat nanti ada tokoh Islam yang dapat menjadi pemimpin negeri ini, kita tidak perlu ragu untuk aktif memerjuangkan kepentingan Umat Islam dalam pemerintahan sehingga lahir kebijakan yang berpihak terhadap Umat Islam”, demikian katanya. 

Sementara itu, Bupati mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat dalam mendorong penyelesaian konflik di Palestina yang saat ini sedang terjadi. ”Mari kita berdoa agar saudara kita di Palestina dapat segera keluar dari krisis yang berkepanjangan, dan saya mendukung diplomasi luar negeri yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah khususnya di Palestiana”.
Terkait pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, Bupati mendorong agar ajang MTQ dapat menghasilkan prestasi lebih baik yang dapat diandalkan untuk menuju MTQ tingkat Jawa Barat.  Untuk mencapai hasil optimal, Bupati menyarankan agar Pondok Pesantren di seluruh Kabupaten Tasikmalaya dapat membuat metode pendidikan Al`quran yang lebih berkualitas.

“Kami membutuhkan bantuan dari para ulama, agar Alqur’an menjadi pendidikan prioritas di samping ilmu Agama Islam lainnya yang selama ini rutin dipelajari di pesantren”.

Ketua Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Tasikmalaya KH. AA Rahmadin melaporkan,  cabang perlombaan dalam MTQ ke-35 Tingkat Kabupaten Tasikmalaya adalah  Tilawah Qur’an, Hifdzil Qur’an, Tafsir Qur’an, Fahmil Qur’an, Syahril Qur’an, dan Khatil Qur’an. Perlombaan akan  dilaksanakan selama  4 hari dari tanggal 11 Desember 2017 hingga 14 Desember 2017. Tujuan pelaksanaan MTQ adalah untuk lebih membumikan Alqur’an dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dan untuk menghadapi MTQ tingkat Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018 mendatang, demikian laporannya.

Usai pembukaan, Bupati melepas pawai taaruf yang diikuti oleh Kafilah MTQ dari 39 Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. (mdt. 1-2).
Share:

Senin, 11 Desember 2017

Harisman,"BPBD Harus Punya Peta Lokasi Rawan Bencana

Kota Tasikmalaya
mediatasik.com. Badan Penanggulangan Bencana Kota Tasikmalaya Harus memiliki Peta Lokasi Rawan Bencana Tutur Harisman Pelaksana seksi kedaruratan Logistik BPBD Kota Tasikmalaya, usai laksanakan kegiatan Diskusi Publik dalam rangka pembuatan peta risiko rawan bencana berbasis SIG ( Sistem Informasi Giografi ), senin 11 Desember 2017 bertempat di Aula Kantor BPBD Kota Tasikmalaya.

"BPBD Kota Tasikmalaya harus memiliki Peta Lokasi Rawan Bencana, maka itulah tujuan dari pada kegiatan kami hari ini yaitu, Diskusi Publik Dalam Rangka Pembuatan peta Risiko Rawan Bencana Berbasi SIG, agar mempermudah dan mengoptimalkan proses perencanaan Mitigasi bencana, dengan begitu aksi yang akan kami lakukan sebelum bencana, saat terjadi dan paska bencana, dapat terkonsep dengan baik,"tutur harisman.

Kegiatan Diakusi Publik Dalam Rangka Pembuatan Peta Risiko Rawan Bencana Berbasis SIG, di ikuti sekitar 138 peserta dari unsur aparat Pemerintah, dalam hal ini Kasipem Kelurahan se kota tasikmalaya, dan tokoh masyarakat.

"Saya berharap aparatur pemerintah Daerah dan masyarakat betul - betul memahami tentang kebencanaan, berdasarkan UUD 24 Th 2007 tentang bencana di katakan, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama"tambah Harisman. mdt 1-2
Share:

Kamis, 07 Desember 2017

FWS Tuntut Oknum Kades Dan Anggota DPRD Kab.Tasikmalaya Di Penjarakan

Kabupaten Tasikmalaya
mediatasik.com. Forum Warga Sukahening Kec.Sukahening Kab.Tasikmalaya dalam aksinya yang dilakukan di Gedung DPRD Kab,Tasikmalaya Kamis 7/12/17, menuntut Oknum Kepala Desa dan Anggota DPRD Kab.Tasikmalaya di penjarakan.

Dugaan korupsi yang di lakukan oleh Oknum Kepala Desa dan Anggota DPRD berinisial DS, dugaan Korupsi di lakukan dengan melakukan pemotongan dana aspirasi sebesar 30% dari total dana senilai Rp 3.95 Milyar, untuk pembangunan di 6 Desa Wilayah Kecamatan Sukahening, tindakan tersebut di anggap merugikan negara sebesar 1milyar lebih.

"telah terjadi dugaan tindakan korupsi yang di lakukan oleh Oknum Anggota DPRD Kab.Tasikmalaya berinisial DS dan Oknum Kades di wilayah kami, di duga kuat konspirasi di lakukan oleh oknum tersebut," tutur Dedi Supriadi Ketua Forum Warga Sukahening. "modus yang di lakukan dalam tindakan Korupsinya, para oknum ini melakukan pemotongan dana hingga 30%, dari total dana Rp 3.95 Milyar, yang rencananya untuk pembangunan di 6 Desa wilayah Kec.Sukahening, dengan adanya pemotongan tersebut terjadi kerugian negara sebesar Rp 1 Milyar lebih, parahnya lagi program RTLH untuk masyarakat miskin di potong juga,"tambah Dedi. Selanjutnya Dedi menjelaskan, terjadinya pemotongan dana sebesar 30% di perkuat oleh pernyataan dari kepala desa dan pengakuan dari orang yang mengambil uang potongan tersebut.

Sangat di sayangkan dalam penyampaian aspirasi Forum Warga Sukahening di Gedung DPRD Kab.Tasikmalaya, yang nota bene wakil rakyat, tidak satupun para wakil rakyat ini mau menemui.

"hari ini kami sangat kecewa, kami datang untuk menyampaikan aspirasi terhadap apa yang terjadi di desa kami, namun tidak satupun wakil rakyat yang mau menemui, selanjutnya kami terus  bergerak ke kantor Kejaksaan Negri Kab.Tasikmalaya, saya berharap kedua Oknum ini segera di proses sesuia dengan aturan yang ada, adapun aparatur hukum yang ada di kejaksaan bersikaplah profesional agar kami warga sukahening benar-benar ada keadilan,"harap Dedi. mdt 1-2
Share:

Total Tayangan Halaman

Contoh banner 2

Arsip Blog

Media Tasik